Detik.com News
Detik.com
Selasa, 08/04/2014 18:48 WIB

SBY akan Segera Gunakan Pesawat Kepresidenan yang Baru

Mega Putra Ratya - detikNews
SBY akan Segera Gunakan Pesawat Kepresidenan yang Baru Inside Boeing Business Jet (Boeing)
Jakarta - Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet yang baru akan tiba di tanah air. Dalam waktu dekat, Presiden SBY akan menggunakannya untuk kegiatan kepresidenan.

"Dalam waktu dekat, mungkin paling lama 1 minggu," ujar Mensesneg Sudi Silalahi, di kantor presiden, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (8/4/2014).

Sudi tidak merinci kegiatan SBY tersebut. Sudi mengatakan sebelum beroperasi, perlu ada sertifikasi untuk pesawat tersebut. Sertifikasi itu nantinya dikeluarkan oleh
kementerian pertahanan.

"Kita mengejar di Kemhan soal sertifikasinya itu. Begitu nanti sertifikasi keluar, sudah bisa dioperasionalkan, kita serahkan ke TNI
AU," jelasnya.

Sudi mengakui ada keterlambatan kedatangan pesawat kepresidenan di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah faktor cuaca.

"Kemarin ada masalah cuaca dan sebagainya ketika uji coba di sana, dan itu juga kita denda sebagai kewajiban mereka," paparnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/vid)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%