detikcom
Rabu, 02/04/2014 11:55 WIB

Ada 15 Kategori Surat Suara Dinyatakan Sah, Ini Daftarnya

M Iqbal - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Pemilu Legislatif tinggal seminggu lagi, yaitu pada 9 April 2014. Namun tak banyak masyarakat tahu soal ketentuan surat suara yang dinyatakan sah. KPU menetapkan ada 15 kategori surat suara dinyatakan sah. Apa saja?

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2014 tentang pemungutan dan pengitungan suara di TPS dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Sebagaimana dikutip detikcom dari peraturan tersebut, Rabu (2/3/2014), pasal 48 ayat 2 a menyebutkan surat suara untuk anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dihitung sebagai 1 surat suara sah jika memenuhi beberapa ketentuan.

Berikut daftar ketentuan kategori surat suara yang dinyatakan sah:

1. Tanda coblos di kolom nomor urut, gambar, dan nama partai. Dinyatakan sah untuk partai.

2. Tanda coblos di kolom nomor urut dan nama calon. Dinyatakan sah untuk nama calon bersangkutan dari partai yang mencalonkan.

3. Tanda coblos di kolom nomor urut, gambar dan nama partai, serta tanda coblos di kolom nomor dan nama calon dari partai yang bersangkutan. Dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai yang mencalonkan.Next

Halaman 1 2 3

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(iqb/trq)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%