detikcom
Kamis, 27/03/2014 22:02 WIB

Dana Rp 1,3 T untuk Hansip di TPS Akan Cair Sepekan Lagi

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Personel Perlindungan Masyarakat (Linmas) atau biasa disebut Hansip akan dikerahkan untuk menjaga TPS pada Pemilu 2014. KPU menyatakan anggaran itu akan cair ke KPU Kabupaten/Kota sepekan lagi.

"Kalau normal, sesuai dengan target kita, tanggal 3 April 2014 itu anggaran sudah sampai di KPU Kabupaten/Kota," kata komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2014).

Arief menjelaskan, persetujuan dari Kemenkeu terkait tambahan anggaran sebesar Rp 1,3 Triliun itu sudah keluar. Dana itu dialokasikan untuk pengadaan Linmas dan pembangunan TPS.

"Tapi mohon dipahami, dana tambahan itu kan hitungan yang kita sediakan sampai dengan Pemilu Presiden putaran kedua. Kalau tidak ada putaran kedua, sesungguhnya anggaran ini bisa dihemat. Linmas itu satu kali kegiatan honor yang kita berikan," tutur Arief.

Sebelumnya, KPU mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 1,7 triliun untuk kebutuhan pengadaan 2 orang personel linmas di TPS dan biaya pendirian TPS. Anggaran tersebut disetujui Kemenkeu sebesar Rp 1,3 triliun dari Rp 1,7 triliun yang diajukan oleh KPU.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(dnu/mpr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%