Detik.com News
Detik.com

Rabu, 26/03/2014 16:26 WIB

H-9 Batas Diyat Satinah

Migrant Care: Ada 265 TKI Terancam Hukuman Mati

Hardani Triyoga - detikNews
Migrant Care: Ada 265 TKI Terancam Hukuman Mati Gerakan #saveSatinah
Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyebut sejak 2013 ada 265 Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  yang terancam hukuman mati karena membunuh majikannya. Penyebabnya menurut dia beragam karena persoalan gaji tidak dibayar, atau penganiayaan secara fisik.

Menurut Anis, pemerintah masih lamban dalam melakukan upaya komunikasi dengan pemerintah negara lain terkait ancaman hukuman mati untuk TKI. Migrant Care meminta pemerintah langsung merespon kalau ada kejadian yang mengancam nyawa TKI.

"Ya, lihat saja yang seperti sekarang. Waktunya sudah sebentar lagi," kata Anis saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Rabu (26/3).

Dia menegaskan ada baiknya pemerintah merespon positif bantuan gerakan dari masyarakat yang ingin memberikan sumbangan untuk Satinah, TKI asal Ungaran, Semarang yang terancam hukuman mati. Uang diyat yang disepakati korban sebesar 7 riyal atau Rp 21 miliar. Namun, yang baru terkumpul saat ini baru 4 riyal atau sekitar Rp 12 miliar.

Menurut dia, cara bertele-tele seperti mengupayakan eksekusi ditunda atau melobi pihak keluarga korban terkesan percuma. Malah cara ini bakal merugikan Satinah mengingat batas waktu yang semakin mepet. "Takutnya diyat tebusan itu bisa naik lagi mereka mintanya. Mending dukung gerakan rakyat yang ingin bantu Satinah," katanya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(hat/erd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%