detikcom
Rabu, 26/03/2014 16:26 WIB

H-9 Batas Diyat Satinah

Migrant Care: Ada 265 TKI Terancam Hukuman Mati

Hardani Triyoga - detikNews
Gerakan #saveSatinah
Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyebut sejak 2013 ada 265 Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  yang terancam hukuman mati karena membunuh majikannya. Penyebabnya menurut dia beragam karena persoalan gaji tidak dibayar, atau penganiayaan secara fisik.

Menurut Anis, pemerintah masih lamban dalam melakukan upaya komunikasi dengan pemerintah negara lain terkait ancaman hukuman mati untuk TKI. Migrant Care meminta pemerintah langsung merespon kalau ada kejadian yang mengancam nyawa TKI.

"Ya, lihat saja yang seperti sekarang. Waktunya sudah sebentar lagi," kata Anis saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Rabu (26/3).

Dia menegaskan ada baiknya pemerintah merespon positif bantuan gerakan dari masyarakat yang ingin memberikan sumbangan untuk Satinah, TKI asal Ungaran, Semarang yang terancam hukuman mati. Uang diyat yang disepakati korban sebesar 7 riyal atau Rp 21 miliar. Namun, yang baru terkumpul saat ini baru 4 riyal atau sekitar Rp 12 miliar.

Menurut dia, cara bertele-tele seperti mengupayakan eksekusi ditunda atau melobi pihak keluarga korban terkesan percuma. Malah cara ini bakal merugikan Satinah mengingat batas waktu yang semakin mepet. "Takutnya diyat tebusan itu bisa naik lagi mereka mintanya. Mending dukung gerakan rakyat yang ingin bantu Satinah," katanya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(hat/erd)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%