Rabu, 26/03/2014 16:26 WIB

H-9 Batas Diyat Satinah

Migrant Care: Ada 265 TKI Terancam Hukuman Mati

Hardani Triyoga - detikNews
Gerakan #saveSatinah
Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyebut sejak 2013 ada 265 Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  yang terancam hukuman mati karena membunuh majikannya. Penyebabnya menurut dia beragam karena persoalan gaji tidak dibayar, atau penganiayaan secara fisik.

Menurut Anis, pemerintah masih lamban dalam melakukan upaya komunikasi dengan pemerintah negara lain terkait ancaman hukuman mati untuk TKI. Migrant Care meminta pemerintah langsung merespon kalau ada kejadian yang mengancam nyawa TKI.

"Ya, lihat saja yang seperti sekarang. Waktunya sudah sebentar lagi," kata Anis saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Rabu (26/3).

Dia menegaskan ada baiknya pemerintah merespon positif bantuan gerakan dari masyarakat yang ingin memberikan sumbangan untuk Satinah, TKI asal Ungaran, Semarang yang terancam hukuman mati. Uang diyat yang disepakati korban sebesar 7 riyal atau Rp 21 miliar. Namun, yang baru terkumpul saat ini baru 4 riyal atau sekitar Rp 12 miliar.

Menurut dia, cara bertele-tele seperti mengupayakan eksekusi ditunda atau melobi pihak keluarga korban terkesan percuma. Malah cara ini bakal merugikan Satinah mengingat batas waktu yang semakin mepet. "Takutnya diyat tebusan itu bisa naik lagi mereka mintanya. Mending dukung gerakan rakyat yang ingin bantu Satinah," katanya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(hat/erd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%