Rabu, 26/03/2014 09:04 WIB

H-9 Batas Diyat Satinah

Satinah Harus Diselamatkan dari Hukum Pancung di Saudi!

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Satinah, TKW asal Semarang, Jateng, terancam hukuman pancung bila diyat tidak dibayarkan pada batas akhir 3 April 2014. Dia dipidana atas kasus perampokan dan pembunuhan. Dia bisa diampuni apabila dibayarkan uang tebusan atau diyat sebesar Rp 21 miliar pada keluarga korban di Saudi.

"Saya tidak setuju masalah hukum TKI di Saudi solusinya bayar diyat. Namun, apabila pemerintah tak berikan perlindungan dan pendampingan hukum secara optimal, maka dalam kasus Satinah bayar diyat adalah keharusan," jelas anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (26/3/2014).

Menurut Rieke, masih ada waktu 9 hari lagi untuk berjuang menyelamatkan nyawa Satinah. Menurut politisi PDIP ini, tak ada alasan untuk tidak membayar diyat bagi Satinah.

"Tak ada alasan tak bayar, anggaran pasti ada," jelasnya.

Satinah dipidana pada 2006 lalu. Kemudian setelah menjalani proses persidangan pada 2007, Satinah divonis mati. Pemerintah kemudian bergerak melakukan lobi. Satinah yang awalnya divonis mati mutlak akhirnya berubah menjadi bisa diganti dengan bayar diyat (uang darah atau kompensasi).

Hukuman mati Satinah sudah ditunda 5 kali dan proses perdamaian dengan keluarga dilakukan. Hingga akhirnya, keluarga mau memaafkan asalkan membayar uang tebusan Rp 21 miliar. Bila tidak dibayar akan dihukum pancung pada awal April. Pemerintah baru mendapatkan dana Rp 12 miliar dan terus melakukan lobi. Penggalangan dana untuk Satinah juga diupayakan Kemlu dan Pemprov Jateng.

Tak hanya itu saja, publik juga bereaksi. Dikomandani duta buruh migran yang juga penyanyi Melanie Subono penggalangan dana secara masif dilakukan. Sejumlah artis juga terlibat. Upaya publik ini dilakukan antara lain lewat media sosial.




Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fdn/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%