Rabu, 26/03/2014 09:04 WIB

H-9 Batas Diyat Satinah

Satinah Harus Diselamatkan dari Hukum Pancung di Saudi!

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Satinah, TKW asal Semarang, Jateng, terancam hukuman pancung bila diyat tidak dibayarkan pada batas akhir 3 April 2014. Dia dipidana atas kasus perampokan dan pembunuhan. Dia bisa diampuni apabila dibayarkan uang tebusan atau diyat sebesar Rp 21 miliar pada keluarga korban di Saudi.

"Saya tidak setuju masalah hukum TKI di Saudi solusinya bayar diyat. Namun, apabila pemerintah tak berikan perlindungan dan pendampingan hukum secara optimal, maka dalam kasus Satinah bayar diyat adalah keharusan," jelas anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (26/3/2014).

Menurut Rieke, masih ada waktu 9 hari lagi untuk berjuang menyelamatkan nyawa Satinah. Menurut politisi PDIP ini, tak ada alasan untuk tidak membayar diyat bagi Satinah.

"Tak ada alasan tak bayar, anggaran pasti ada," jelasnya.

Satinah dipidana pada 2006 lalu. Kemudian setelah menjalani proses persidangan pada 2007, Satinah divonis mati. Pemerintah kemudian bergerak melakukan lobi. Satinah yang awalnya divonis mati mutlak akhirnya berubah menjadi bisa diganti dengan bayar diyat (uang darah atau kompensasi).

Hukuman mati Satinah sudah ditunda 5 kali dan proses perdamaian dengan keluarga dilakukan. Hingga akhirnya, keluarga mau memaafkan asalkan membayar uang tebusan Rp 21 miliar. Bila tidak dibayar akan dihukum pancung pada awal April. Pemerintah baru mendapatkan dana Rp 12 miliar dan terus melakukan lobi. Penggalangan dana untuk Satinah juga diupayakan Kemlu dan Pemprov Jateng.

Tak hanya itu saja, publik juga bereaksi. Dikomandani duta buruh migran yang juga penyanyi Melanie Subono penggalangan dana secara masif dilakukan. Sejumlah artis juga terlibat. Upaya publik ini dilakukan antara lain lewat media sosial.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%