detikcom
Kamis, 20/03/2014 16:59 WIB

Kak Seto: Kalau Tak Ada yang Jaga Anak, Jangan Ikut Kampanye!

Indah Mutiara Kami - detikNews
Jakarta - Partai politik mengemukakan banyak alasan terkait keterlibatan anak-anak saat kampanye, mulai dari mencari rekreasi hiburan hingga tak ada pembantu yang menjaga. Pemerhati anak Seto Mulyadi meminta agar orang tua tidak ikut kampanye bila tidak ada yang menjaga anaknya.

"Kalau tidak ada yang jaga, ya jangan ikut kampanye. Anak jangan dikorbankan, bukan seperti itu caranya. Itu pelanggaran hak anak dan penuh kemungkinan bahaya," kata pria yang akrab disapa Kak Seto ini di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2014).

Kak Seto pernah mengusulkan agar parpol menyiapkan acara berbeda yang bebas dari atribut politik untuk anak-anak. Dengan begitu, anak-anak pun bisa tetap terhibur.

"Parpol bikin acara, misalnya dongeng yang bebas dari hingar bingar politik. Nah saat itu, bapak ibunya bisa ikut kampanye," ujar Kak Seto.

Mengajak anak ke kampanye parpol, selain bisa berbahaya bagi anak karena potensi keramaian atau ricuh, bisa juga memberikan pengaruh buruk. Anak jadi melihat politik sebagai suatu hal yang buruk.

"Jadi kontraproduktif. Mereka melihat politik kotor, saling menghujat, saling berantem," ucap Kak Seto.

Oleh sebab itu, Kak Seto memberikan anjuran tegas pada masyarakat. "Jangan pernah pilih parpol yang membiarkan pelanggaran hak anak," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie beralasan bahwa keterlibatan anak saat kampanye adalah karena tak ada pembantu yang menjaga.

"Masalah anak, di dalam masyarakat Indonesia banyak sekali masyarakat yang tak punya pembantu, pada saat dia mau pergi dia selalu bawa anaknya," kata Aburizal Bakrie di Hotel Aston, Medan, Kamis (20/3).



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rmd/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%