Kamis, 20/03/2014 02:43 WIB

Uang yang Berputar pada Pemilu 2014 Diprediksi Mencapai Rp 115 T

Ropesta Sitorus - detikNews
Jakarta - Biaya investasi politik dalam Pemilu 2014 berdampak mendorong geliat perekonomian. Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan, uang yang berputar dalam Pemilu kali ini mencapai Rp 115 triliun.

Dosen dan peneliti LPEM, Teguh Dartanto berujar pemilu memang proses politik namun proses riuh ini selalu menggairahkan aktifitas ekonomi.

“Dampak peningkatan biaya investasi membuat perputaran uang meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat,” ucapnya dalam seminar bertajuk Menjadi Wakil Rakyat: Investasi dan Relasi Calon Legislatif, di Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Menurut Teguh, persentase dana bergulir terbesar berasal dari dana caleg DPRD yakni Rp 71,22 triliun atau 62 persen. Perputaran dana pemerintah, baik dari APBN maupun APBD mencapai Rp 25,12 triliun atau 22 persen. Berikutnya sebanyak Rp 10,81 triliun atau 9 persen adalah kampanye Capres/Cawapres. Terakhir, Rp 8,15 triliun adalah biaya kampanye caleg DPR.

Dana yang bergulir itu membawa dampak lanjutan ketika dibelanjakan untuk proses kampanye. “Jadi kegiatan percetakan alat peraga kampanye misalnya juga akan mendorong aktifitas di sektor lain yang berkaitan seperti industri kertas, cat, buruh cetak,” katanya.

Dengan jumlah uang berputar yang besar, aktifitas Pemilu juga mendorong terciptanya lapangan kerja 2,48 juta orang. Sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja yakni industri tekstil dan pakaian jadi, transportasi dan telekomunikasi, sektor industri kertas dan percetakan. Dia memperkirakan perekonomian akan bertumbuh 0,5-0,7 persen.

“Yang paling menggembirakan, ada 894 ribu kesempatan kerja baru di sektor jasa lain yang tidak jelas batasannya, termasuk aktifitas pengerahan massa kegiatan kampanye dan saksi-saksi pemilu. Walaupun sebagian besar bukan kesempatan kerja tetap, tapi ini sudah cukup memberikan manfaat dalam mengurangi pengangguran,” beber Teguh.

Dalam Pileg yang digelar pada 9 April mendatang, ada 6.708 caleg DPR, 929 Caleg DPD, 23.287 caleg DPRD provinsi, 200.874 caleg DPRD. Teguh menuturkan, dana kampanye optimal untuk Caleg DPR yakni Rp 787 juta – Rp 4,6 miliar sedangkan untuk anggota DPRD provinsi yakni Rp 320 juta – Rp 481 juta. Namun, menurut Teguh, kebanyakan caleg menggelontorkan dana lebih dari angka itu.

(ros/dha)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%