detikcom
Rabu, 12/03/2014 14:13 WIB

Akbar Tandjung Sarankan SBY Hanya Kampanye Saat Hari Libur

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketum Partai (PD) akan ikut berkampanye pada pileg nanti. Golkar menyarankan SBY mengambil cuti pada hari libur saja dan fokus pada urusan pemerintahan.

"Kalau kita lihat posisi SBY adalah ketua umum dan beberapa menteri juga pengurus dari PD dan kemudian menurut aturan Undang-undang diperbolehkan cuti," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung di kediamannya di Jalan Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/3 2014).

Akbar mengingatkan agar SBY tidak lupa mengurusi pemerintahannya. Sebaiknya SBY tak menggunakan hari kerja untuk kampanye.

"Itu bisa diatur, jika dia cuti untuk tugas partai harus ada jaminan dia tidak meninggalkan tugas pemerintahan, misalnya hari libur. Tapi jika hari kerja dari Undang-undang tidak masalah, tetapi apakah itu tidak menganggu tugas pemerintahan?" jelasnya.

SBY diketahui akan mengambil cuti pada 17-18 Maret 2014 untuk berkampanye bersama Partai Demokrat. SBY akan berkoordinasi dengan Wapres Boediono dalam melaksanakan tugas negara saat kampanye nanti.

"Begini, pada saat kampanye tentu presiden benar-benar akan menjalankan tugas sebagai ketua umum partai sekaligus sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat. Namun demikian beliau sendiri kan tidak bisa lepas begitu saja dari jabatan presiden, jabatannya tentu tetap, artinya memang tugas sebagai presiden dan tidak akan tumpang tindih atau tercampur dengan saat bilamana Presiden melakukan kampanye PD," jelas Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha.

Julian mengatakan Wapres Boediono akan menjalankan tugas-tugas Presiden SBY selama cuti tersebut. Presiden SBY akan berkordinasi dengan Wapres Boediono soal tugas-tugas tersebut.

Sejauh ini, Presiden SBY hanya akan mengambil cuti selama dua hari. Julian belum tahu apakah SBY akan mengambil cuti di waktu lain.

"Saya belum tahu, sementara yang telah diusulkan dan yang memproses semua itu adalah Mensesneg," kata Julian.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fiq/trq)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%