Selasa, 11/03/2014 12:50 WIB

Jadwal dan Peta Kampanye Jokowi Diubah, Ada Apa?

Indah Mutiara Kami - detikNews
Jakarta - Jokowi sudah ditetapkan jadi juru kampanye nasional (jurkamnas) PDIP sehingga mulai 16 Maret 2014 akan kampanye keliling Indonesia. Namun sepulang dari kunjungan ke Riau akhir pekan lalu, jadwal kampanye Jokowi diubah. Ada apa?

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo membenarkan ada perubahan jadwal kampanye yang diikuti Jokowi. Alasan Tjahjo, agar Jokowi tetap bisa menjalankan tugas memimpin DKI dengan baik.

"Pak Jokowi sudah konsolidasi kemarin di Aceh, Langsa, Medan, dan Pekanbaru. Memang dijadwalkan Sabtu Minggu kampanye di beberapa daerah, tidak bisa semua daerah hadir. Tugas sebagai Gubernur DKI kan harus juga diurus," kata Tjahjo kepada detikcom, Selasa (11/3/2014).

Tjahjo menuturkan jadwal kampanye Jokowi diubah terkait daerah yang dikunjungi. "Ada perubahan daerah saja, kan semua gubernur dan wakil gubernur PDIP dapat tugas sama sebagai jurkam," katanya.

Dalam kunjungan kampanye tertutup pada Sabtu 8 Maret 2014 Jokowi didaulat jadi capres PDIP oleh kader di Riau. Apakah perubahan jadwal kampanye ini terkait dukungan pencapresan tersebut?

"Belum ada keputusan soal capres, nggak ada hubungan dengan capres/cawapres," pungkas Tjahjo.

Spekulasi ini memang liar, bahkan sejumlah sumber menyebut elite PDIP di bawah 'Tuan Putri' sengaja melarang Jokowi muter di akhir pekan lantaran Jokowi sudah berani bicara didukung nyapres oleh PDIP Riau.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%