Selasa, 11/03/2014 12:50 WIB

Jadwal dan Peta Kampanye Jokowi Diubah, Ada Apa?

Indah Mutiara Kami - detikNews
Jakarta - Jokowi sudah ditetapkan jadi juru kampanye nasional (jurkamnas) PDIP sehingga mulai 16 Maret 2014 akan kampanye keliling Indonesia. Namun sepulang dari kunjungan ke Riau akhir pekan lalu, jadwal kampanye Jokowi diubah. Ada apa?

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo membenarkan ada perubahan jadwal kampanye yang diikuti Jokowi. Alasan Tjahjo, agar Jokowi tetap bisa menjalankan tugas memimpin DKI dengan baik.

"Pak Jokowi sudah konsolidasi kemarin di Aceh, Langsa, Medan, dan Pekanbaru. Memang dijadwalkan Sabtu Minggu kampanye di beberapa daerah, tidak bisa semua daerah hadir. Tugas sebagai Gubernur DKI kan harus juga diurus," kata Tjahjo kepada detikcom, Selasa (11/3/2014).

Tjahjo menuturkan jadwal kampanye Jokowi diubah terkait daerah yang dikunjungi. "Ada perubahan daerah saja, kan semua gubernur dan wakil gubernur PDIP dapat tugas sama sebagai jurkam," katanya.

Dalam kunjungan kampanye tertutup pada Sabtu 8 Maret 2014 Jokowi didaulat jadi capres PDIP oleh kader di Riau. Apakah perubahan jadwal kampanye ini terkait dukungan pencapresan tersebut?

"Belum ada keputusan soal capres, nggak ada hubungan dengan capres/cawapres," pungkas Tjahjo.

Spekulasi ini memang liar, bahkan sejumlah sumber menyebut elite PDIP di bawah 'Tuan Putri' sengaja melarang Jokowi muter di akhir pekan lantaran Jokowi sudah berani bicara didukung nyapres oleh PDIP Riau.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%