detikcom
Senin, 10/03/2014 15:34 WIB

PNS di Pemilu 2014 dan Kepala Daerah dari Parpol

Amril Jambak - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 akan dilaksanakan dua kali, yaitu Pemilu Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014 yang akan memilih para anggota dewan legislatif dan Pemilu Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 yang akan memilih presiden dan wakil presiden.

Pemilu 2014 belum akan memakai e-voting, sebuah sistem baru dalam pemilihan umum. Keutamaan dari penggunaan sistem e-voting adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang sudah mulai dipersiapkan sejak tahun 2012 secara nasional. Data terakhir, sebelum Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4), jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2014 diperkirakan mencapai 185 juta jiwa, 4.467.982 orang (data Januari 2013 yang dilansir Badan Kepegawaian Nasional) berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Irmon Machmud mengatakan, sulit mewujudkan PNS netral dalam pemilu, terutama jika kepala daerah setempat dari unsur partai politik (Parpol).

"Sesuai ketentuan memang PNS harus netral dalam pemilu, tetapi realita selama ini PNS justru selalu terlibat kegiatan politik praktis dalam setiap pelaksanaan pemilu, terutama pilkada dan pemilu legislatif," katanya di Ternate, Jumat.

Ketua Studi Politik UMMU itu mengatakan, dalam pelaksanaan pilkada misalnya, PNS selalu dijadikan alat bagi kepala daerah setempat untuk melakukan kegiatan politik praktis bagi kepentingan calon kepala daerah yang didukung oleh kepala daerah bersangkutan, terlebih jika kepala daerah itu adalah calon yang maju dalam pilkada.

PNS tidak bisa menolak karena konsekuensinya akan dikenai sanksi oleh kepala daerah, misalnya PNS seorang pejabat akan dicopot dan jika hanya PNS biasa akan dimutasi ke tempat yang jauh.

Praktik seperti itu juga terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu legislatif, kata Irmon Machmud, jika kepala daerah setempat adalah pengurus atau pimpinan salah satu partai politik, sehingga tidak mengherankan jika disuatu daerah dipimpin oleh parpol 'X' maka PNS di daerah itu harus mendukung parpol itu.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nwk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close