detikcom
Selasa, 04/03/2014 15:17 WIB

Ritual Caleg Ziarah Kubur

Begini Cara Menghitung Harga Satu Kursi di DPR

ERWIN DARIYANTO - detikNews
Simulasi pemungutan suara Pemilu. (foto-detikcom)
Jakarta - Fenomena calon anggota legislatif melakukan ritual ke tempat keramat meningkat menjelang pemilihan umum. Para calon wakil rakyat itu menanggalkan rasionalitas untuk mengejar jabatan. Memang pada pemilu tahun 2014 ini para caleg harus bekerja keras.

Maklum persaingan tahun ini lebih ketat dibanding pada Pemilu 2009 lalu. Selain jumlah caleg yang berniat maju makin banyak, 'harga' satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat RI dipastikan juga lebih mahal.

Harga di sini bukan dalam hitungan rupiah, namun dalam jumlah suara yang harus diperoleh seorang caleg untuk bisa duduk di kursi Senayan.

Lolos tidaknya seorang caleg ditentukan oleh jumlah suara yang diperoleh dibagi dengan bilangan pembagi pemilih. Untuk kursi DPR RI, bilangan pembagi pemilih dihitung dari jumlah suara sah dari seluruh partai yang memenuhi 3,5 persen parliamentary threshold dibagi jumlah kursi tersedia.

Sementara untuk kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPP adalah jumlah suara sah dibagi jumlah kursi. Sehingga menurut pengamat politik dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta Ari Dwipayana harga sebuah kursi di DPR ditentukan oleh jumlah suara sah.

“Makin banyak jumlah suara sah dalam pemilu, maka harga satu kursi di DPR kian mahal,” kata Ari kepada detikcom, Selasa (4/3).





Tiap-tiap daerah pemilihan juga memiliki 'harga' kursi yang berbeda-beda, tergantung dari jumlah pemilih dan suara sahnya. Misalnya 'harga' kursi untuk dapil Jakarta akan lebih mahal dibanding harga satu kursi dari dapil Papua.

Pada pemilu 2014 ini di Jakarta ada 6.846.230 calon pemilih yang terbagi dalam 10 daerah pemilihan. Sementara di Papua hanya ada 495.189, terbagi di tujuh dapil.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(erd/brn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%