Detik.com News
Detik.com
Selasa, 04/03/2014 15:17 WIB

Ritual Caleg Ziarah Kubur

Begini Cara Menghitung Harga Satu Kursi di DPR

ERWIN DARIYANTO - detikNews
Begini Cara Menghitung Harga Satu Kursi di DPR Simulasi pemungutan suara Pemilu. (foto-detikcom)
Jakarta - Fenomena calon anggota legislatif melakukan ritual ke tempat keramat meningkat menjelang pemilihan umum. Para calon wakil rakyat itu menanggalkan rasionalitas untuk mengejar jabatan. Memang pada pemilu tahun 2014 ini para caleg harus bekerja keras.

Maklum persaingan tahun ini lebih ketat dibanding pada Pemilu 2009 lalu. Selain jumlah caleg yang berniat maju makin banyak, 'harga' satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat RI dipastikan juga lebih mahal.

Harga di sini bukan dalam hitungan rupiah, namun dalam jumlah suara yang harus diperoleh seorang caleg untuk bisa duduk di kursi Senayan.

Lolos tidaknya seorang caleg ditentukan oleh jumlah suara yang diperoleh dibagi dengan bilangan pembagi pemilih. Untuk kursi DPR RI, bilangan pembagi pemilih dihitung dari jumlah suara sah dari seluruh partai yang memenuhi 3,5 persen parliamentary threshold dibagi jumlah kursi tersedia.

Sementara untuk kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPP adalah jumlah suara sah dibagi jumlah kursi. Sehingga menurut pengamat politik dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta Ari Dwipayana harga sebuah kursi di DPR ditentukan oleh jumlah suara sah.

“Makin banyak jumlah suara sah dalam pemilu, maka harga satu kursi di DPR kian mahal,” kata Ari kepada detikcom, Selasa (4/3).





Tiap-tiap daerah pemilihan juga memiliki 'harga' kursi yang berbeda-beda, tergantung dari jumlah pemilih dan suara sahnya. Misalnya 'harga' kursi untuk dapil Jakarta akan lebih mahal dibanding harga satu kursi dari dapil Papua.

Pada pemilu 2014 ini di Jakarta ada 6.846.230 calon pemilih yang terbagi dalam 10 daerah pemilihan. Sementara di Papua hanya ada 495.189, terbagi di tujuh dapil.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(erd/brn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%