detikcom

Jumat, 28/02/2014 10:15 WIB

Kasus Korupsi Pembangunan Dermaga Sabang, KPK Periksa Menteri PAN RB

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pihak-pihak yang diduga mengetahui proses pembangunan dermaga di Sabang, Aceh yang terindikasi praktek korupsi. Kali ini, penyidik memeriksa Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Azwar Abubakar.

"Pak Azwar Abubakar diperiksa untuk TPK pembangunan Dermaga Sabang," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Jumat (28/2/2014).

Azwar telah tiba di KPK sejak pukul 07.15 WIB. Belum diketahui secara pasti apa kaitan MenPAN dengan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 249 miliar itu. Tapi, sebagai saksi Azwar tentu dianggap tahu tentang proyek dermaga Sabang.

Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka. Mereka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 249 miliar.

Kedua tersangka itu adalah Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation, Heru Sulaksono dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada BPKS Sabang, Ramadhan Ismy.

Ramadhan Ismy selaku PPK dan Heru Sulaksono selaku kepala cabang PT NK diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pembangunan dermaga bongkar di Sabang.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kha/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
68%
Kontra
32%