Detik.com News
Detik.com

Kamis, 27/02/2014 09:17 WIB

Tanggapi Moratorium Iklan Politik, Hanura: Itu Sudah Kebablasan!

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Tanggapi Moratorium Iklan Politik, Hanura: Itu Sudah Kebablasan!
Jakarta - Moratorium iklan politik dan kampanye di media penyiaran telah didorong oleh Komisi I DPR. Gugus Tugas lembaga terkait, yaitu KPU, Bawaslu, KPI, dan KIP juga menyetujui moratorium ini. Namun Partai Hanura menganggap moratorium itu keterlaluan.

"Keputusan tentang moratorium iklan politik di media massa sudah kebablasan," kata Ketua DPP Hanura Saleh Husin kepada detikcom, Kamis (27/2/2014).

Saleh tidak setuju dengan moratorium. Baginya, masyarakat harus tetap diberi informasi sebelum hari pemilihan umum. Iklan-iklan politik dipandang bisa mencegah terjadinya sikap memilih tanpa mengenal tokoh dan partai politik yang ada.

"Harusnya masyarakat diberikan informasi yang luas dan jelas tentang program caleg dan capres serta partai sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung," ujar Saleh.

Karena moratorium sudah disepakati, Hanura juga akan menaati. Namun demikian, Hanura tak habis akal. Saleh menuturkan masih ada cara lain untuk mendekat ke masyarakat sebelum Pemilu tiba.

"Masyarakat tidak boleh kita batasi untuk mendapat informasi hanya karena ada rasa ketakutan dari kelompok tertentu saja. Buat kami, Partai Hanura tentu mempunyai berbagai kiat dan cara untuk terus lebih dekat dengan masyarakat melalui karya-karya nyata yang selama ini telah berjalan di lapangan," tutur Saleh.

Sebelumnya, dalam rapat yang menghasilkan dorongan moratorium itu, anggota Komisi I dari Hanura Susaningtyas sempat bertanya kepada kepada KPI, KIP, KPU, dan Bawaslu soal iklan politik. Ini terkait pasangan capres-cawapres dari Hanura Wiranto-Hary Tanoesoedibjo.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dnu/mok)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

'Bersihkan' Gelar Palsu, Periksa Semua Ijazah Anggota DPR!

Anggota DPR Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gelar doktor palsu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersikap tegas meminta ijazah semua anggota DPR diperiksa. Bila Anda setuju dengan usulan Fahri Hamzah, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%