Kamis, 27/02/2014 09:17 WIB

Tanggapi Moratorium Iklan Politik, Hanura: Itu Sudah Kebablasan!

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Moratorium iklan politik dan kampanye di media penyiaran telah didorong oleh Komisi I DPR. Gugus Tugas lembaga terkait, yaitu KPU, Bawaslu, KPI, dan KIP juga menyetujui moratorium ini. Namun Partai Hanura menganggap moratorium itu keterlaluan.

"Keputusan tentang moratorium iklan politik di media massa sudah kebablasan," kata Ketua DPP Hanura Saleh Husin kepada detikcom, Kamis (27/2/2014).

Saleh tidak setuju dengan moratorium. Baginya, masyarakat harus tetap diberi informasi sebelum hari pemilihan umum. Iklan-iklan politik dipandang bisa mencegah terjadinya sikap memilih tanpa mengenal tokoh dan partai politik yang ada.

"Harusnya masyarakat diberikan informasi yang luas dan jelas tentang program caleg dan capres serta partai sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung," ujar Saleh.

Karena moratorium sudah disepakati, Hanura juga akan menaati. Namun demikian, Hanura tak habis akal. Saleh menuturkan masih ada cara lain untuk mendekat ke masyarakat sebelum Pemilu tiba.

"Masyarakat tidak boleh kita batasi untuk mendapat informasi hanya karena ada rasa ketakutan dari kelompok tertentu saja. Buat kami, Partai Hanura tentu mempunyai berbagai kiat dan cara untuk terus lebih dekat dengan masyarakat melalui karya-karya nyata yang selama ini telah berjalan di lapangan," tutur Saleh.

Sebelumnya, dalam rapat yang menghasilkan dorongan moratorium itu, anggota Komisi I dari Hanura Susaningtyas sempat bertanya kepada kepada KPI, KIP, KPU, dan Bawaslu soal iklan politik. Ini terkait pasangan capres-cawapres dari Hanura Wiranto-Hary Tanoesoedibjo.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%