detikcom
Kamis, 27/02/2014 09:17 WIB

Tanggapi Moratorium Iklan Politik, Hanura: Itu Sudah Kebablasan!

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Moratorium iklan politik dan kampanye di media penyiaran telah didorong oleh Komisi I DPR. Gugus Tugas lembaga terkait, yaitu KPU, Bawaslu, KPI, dan KIP juga menyetujui moratorium ini. Namun Partai Hanura menganggap moratorium itu keterlaluan.

"Keputusan tentang moratorium iklan politik di media massa sudah kebablasan," kata Ketua DPP Hanura Saleh Husin kepada detikcom, Kamis (27/2/2014).

Saleh tidak setuju dengan moratorium. Baginya, masyarakat harus tetap diberi informasi sebelum hari pemilihan umum. Iklan-iklan politik dipandang bisa mencegah terjadinya sikap memilih tanpa mengenal tokoh dan partai politik yang ada.

"Harusnya masyarakat diberikan informasi yang luas dan jelas tentang program caleg dan capres serta partai sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung," ujar Saleh.

Karena moratorium sudah disepakati, Hanura juga akan menaati. Namun demikian, Hanura tak habis akal. Saleh menuturkan masih ada cara lain untuk mendekat ke masyarakat sebelum Pemilu tiba.

"Masyarakat tidak boleh kita batasi untuk mendapat informasi hanya karena ada rasa ketakutan dari kelompok tertentu saja. Buat kami, Partai Hanura tentu mempunyai berbagai kiat dan cara untuk terus lebih dekat dengan masyarakat melalui karya-karya nyata yang selama ini telah berjalan di lapangan," tutur Saleh.

Sebelumnya, dalam rapat yang menghasilkan dorongan moratorium itu, anggota Komisi I dari Hanura Susaningtyas sempat bertanya kepada kepada KPI, KIP, KPU, dan Bawaslu soal iklan politik. Ini terkait pasangan capres-cawapres dari Hanura Wiranto-Hary Tanoesoedibjo.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%