Kamis, 27/02/2014 09:17 WIB

Tanggapi Moratorium Iklan Politik, Hanura: Itu Sudah Kebablasan!

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Moratorium iklan politik dan kampanye di media penyiaran telah didorong oleh Komisi I DPR. Gugus Tugas lembaga terkait, yaitu KPU, Bawaslu, KPI, dan KIP juga menyetujui moratorium ini. Namun Partai Hanura menganggap moratorium itu keterlaluan.

"Keputusan tentang moratorium iklan politik di media massa sudah kebablasan," kata Ketua DPP Hanura Saleh Husin kepada detikcom, Kamis (27/2/2014).

Saleh tidak setuju dengan moratorium. Baginya, masyarakat harus tetap diberi informasi sebelum hari pemilihan umum. Iklan-iklan politik dipandang bisa mencegah terjadinya sikap memilih tanpa mengenal tokoh dan partai politik yang ada.

"Harusnya masyarakat diberikan informasi yang luas dan jelas tentang program caleg dan capres serta partai sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung," ujar Saleh.

Karena moratorium sudah disepakati, Hanura juga akan menaati. Namun demikian, Hanura tak habis akal. Saleh menuturkan masih ada cara lain untuk mendekat ke masyarakat sebelum Pemilu tiba.

"Masyarakat tidak boleh kita batasi untuk mendapat informasi hanya karena ada rasa ketakutan dari kelompok tertentu saja. Buat kami, Partai Hanura tentu mempunyai berbagai kiat dan cara untuk terus lebih dekat dengan masyarakat melalui karya-karya nyata yang selama ini telah berjalan di lapangan," tutur Saleh.

Sebelumnya, dalam rapat yang menghasilkan dorongan moratorium itu, anggota Komisi I dari Hanura Susaningtyas sempat bertanya kepada kepada KPI, KIP, KPU, dan Bawaslu soal iklan politik. Ini terkait pasangan capres-cawapres dari Hanura Wiranto-Hary Tanoesoedibjo.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%