Detik.com News
Detik.com
Rabu, 12/02/2014 08:05 WIB

M Lutfi, Dari BKPM, Dubes Jepang Hingga Menteri Perdagangan

Ferdinan - detikNews
M Lutfi, Dari BKPM, Dubes Jepang Hingga Menteri Perdagangan M Lutfi
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menggelar jumpa pers pagi ini. Dikabarkan presiden akan mengumumkan pengganti Gita Wirjawan yang mengundurkan diri karena konvensi capres Partai Demokrat.

Siapa pengganti Gita, Istana belum memberikan petunjuk. Namun dari informasi yang dihimpun presiden memilih Muhammad Lutfi menduduki kursi barunya, menteri perdagangan.

Luthfi yang lahir pada 16 Agustus 1969, merupakan lulusan Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Lutfi juga menjadi pendiri Mahaka Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, keuangan, dan media

Pada usia mudanya, Luthfi pernah menjadi Ketua HIMPI Jaya periode 1998-2001. Setelah itu Lutfi menjadi Ketua Nasional HIPMI periode 2001-2004.

Presiden SBY pada tahun 2005 mengangkat Lutfi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia. Lima tahun kemudian dia ditunjuk presiden menjadi Duta Besar untuk Jepang dan Federasi Mikronesia. Lutfi menjadi orang termuda yang menjabat di posisi Kepala BKPM dan Kedubes.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/mpr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%