Selasa, 11/02/2014 13:53 WIB

Survei IFES & LSI: Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada KPU Tinggi

Indah Mutiara Kami - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Pemilihan legislatif 2014 sudah kurang dari dua bulan lagi namun masyarakat masih merasa kekurangan informasi terkait Pemilu. Oleh sebab itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang dipercaya masyarakat diharapkan mampu memberikan pendidikan Pemilu dengan lebih intensif.

"Partisipasi pemilih di Indonesia akan besar tapi pemilih cenderung tidak punya banyak informasi, contohnya untuk mengecek nama mereka di DPT atau untuk cara mencoblos. Sehingga informasi harus signifikan dan intensif," kata Research Director IFES Rakesh Sharma di Grand Ballroom Kempinski, Selasa (12/2/2014).

Hal ini ia paparkan dalam rilis survei yang dilakukan oleh International Foundation for Electoral System (IFES) dengan menggandeng Lembaga Survei Indonesia (LSI). Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 52% responden mengaku hanya memiliki sedikit informasi terkait Pemilu dan 21% tidak memiliki informasi sama sekali.

IFES dan LSI juga menanyakan tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga penyelenggara Pemilu. Hasilnya, sebanyak 5% responden sangat percaya dan 71% percaya pada KPU sebagai lembaga pemilihan umum. Oleh sebab itu, tanggung jawab pendidikan terkait Pemilu harus dibebankan kepada KPU.

"KPU adalah institusi yang bertanggungjawab pada informasi mengenai Pemilu. KPU dipercaya dan masyarakat puas pada kinerja mereka sehingga seharusnya mereka bisa melakukan pendidikan lebih tentang Pemilu," ujar Rakesh.

Ketua KPU Husni Kamil Manik yang juga hadir dalam acara ini mengapresiasi hasil survei yang ada. Ia menegaskan bahwa hasil survei memang benar adamya dan bukan pesanan KPU.

"Bagi kami ini sangat menarik untuk dipelajari. Ini membantu kami memberi untuk perhatian pada posisi kelemahan yang ada agar ada pendekatan khusus pada petugas kami di lapangan. Tapi ini tidak ada pesanan dari KPU ke IFES dan LSI ya," kata Husni.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%