detikcom
Jumat, 07/02/2014 23:24 WIB

Kecelakaan Truk Pramuka, SMKN 1 Pandeglang Akan Gelar Doa Bersama

Khaerur Reza,Khaerur Reza - detikNews
Jakarta - Pihak SMKN 1 Pandeglang berduka cita atas kecelakaan yang menimpa siswa-siswinya yang akan mengikuti pelantikan Pramuka. Rencanya, pihak sekolah akan menggelar doa bersama dan salat ghaib pada Sabtu (8/2/2014).

"Kami sangat berduka cita, saat ini pun kami masih di rumah sakit," ujar Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 Pandeglang, Ida, ketika dihubungi detikcom, Jumat (7/2/2014).

Ida menuturkan saat kecelakaan terjadi, dirinya masih berada di sekolah bersama satu rombongan lain yang belum berangkat. Ida baru mengetahui anak didiknya mengalami kecelakaan di kawasan Mandalawangi, Pandeglang, Banten saat polisi menghubunginya.

"Besok rencananya akan dilakukan doa bersama dan dilanjutkan salat ghaib di sekolah," tambahnya.

Akibat kecelakaan ini, kegiatan pelantikan Pramuka SMKN 1 Pandeglang ditunda.

Kecelakaan tersebut terjadi di kawasan Mandalawangi, Pandeglang, Banten sekitar pukul 16.30 WIB sore tadi. Kecelakaan diduga disebabkan rem truk yang blong sehingga sopir tak bisa menguasai kendaraan.

Untuk acara pelantikan pramuka tersebut, ada dua rombongan dari SMKN 1 Pandeglang yang akan berangkat namun satu rombongan masih berada di sekolah ketika kecelakaan terjadi.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rmd/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%