Jumat, 07/02/2014 13:44 WIB

Penamaan KRI Usman Harun, Panglima: Ini Tradisi di AL, Tak Ada Tujuan Lain

Mega Putra Ratya - detikNews
Panglima Jenderal Moedoko
Jakarta - Pemberian nama pahlawan nasional di KRI seperti Usman Harun merupakan tradisi di TNI AL. Tidak ada maksud apapun atas penamaan nama yang membuat Singapura prihatin.

"Kan sudah dijawab sama Menkopolhukam. Tradisi yang dikembangkan di AL menamakan kapal dengan nama pahlawan nasional. Nggak ada tujuan lain," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2014).

Menurut Panglima, penamaan KRI Usman Harun merupakan internal pemerintahan Indonesia. Lagipula tidak ada kaitannya Indonesia untuk membangkitkan emosi negara lain.

"Masalah di sana nggak ada hubungannya," imbuhnya.

Bahkan, penamaan KRI tersebut, lanjut Panglima dipastikan tidak akan mengganggu hubungan Indonesia-Singapura. Indonesia tidak bermaksud apapun atas penamaan KRI Usman Harun tersebut.

"Kita tidak ada maksud apapun. Hanya tradisi kita di AL begitu, itu saja," ucap Panglima.

Pemerintah Indonesia memberi nama kapal AL dengan nama KRI Usman Harun. Nama tersebut berasal dari nama Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said yang dieksekusi mati di Singapura atas pengeboman di kompleks perkantoran setempat pada Maret 1965 silam.

Menurut Kementerian Luar Negeri Singapura, pengeboman tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden RI saat itu, Soekarno untuk melancarkan konfrontasi bersenjata terhadap federasi Malaysia yang baru dibentuk saat itu. Saat itu, Singapura masih menjadi bagian dari federasi tersebut.

Konfrontasi tersebut yang juga dikenal dengan istilah 'Ganyang Malaysia' itu dilakukan sebagai bentuk penolakan atas masuknya Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Dua personel AL tersebut, Usman dan Harun merupakan anggota Korps Komando Operasi (KKO) yang diperintahkan menyusup ke dalam wilayah Singapura.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(nik/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%