detikcom

Jumat, 07/02/2014 13:44 WIB

Penamaan KRI Usman Harun, Panglima: Ini Tradisi di AL, Tak Ada Tujuan Lain

Mega Putra Ratya - detikNews
Panglima Jenderal Moedoko
Jakarta - Pemberian nama pahlawan nasional di KRI seperti Usman Harun merupakan tradisi di TNI AL. Tidak ada maksud apapun atas penamaan nama yang membuat Singapura prihatin.

"Kan sudah dijawab sama Menkopolhukam. Tradisi yang dikembangkan di AL menamakan kapal dengan nama pahlawan nasional. Nggak ada tujuan lain," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2014).

Menurut Panglima, penamaan KRI Usman Harun merupakan internal pemerintahan Indonesia. Lagipula tidak ada kaitannya Indonesia untuk membangkitkan emosi negara lain.

"Masalah di sana nggak ada hubungannya," imbuhnya.

Bahkan, penamaan KRI tersebut, lanjut Panglima dipastikan tidak akan mengganggu hubungan Indonesia-Singapura. Indonesia tidak bermaksud apapun atas penamaan KRI Usman Harun tersebut.

"Kita tidak ada maksud apapun. Hanya tradisi kita di AL begitu, itu saja," ucap Panglima.

Pemerintah Indonesia memberi nama kapal AL dengan nama KRI Usman Harun. Nama tersebut berasal dari nama Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said yang dieksekusi mati di Singapura atas pengeboman di kompleks perkantoran setempat pada Maret 1965 silam.

Menurut Kementerian Luar Negeri Singapura, pengeboman tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden RI saat itu, Soekarno untuk melancarkan konfrontasi bersenjata terhadap federasi Malaysia yang baru dibentuk saat itu. Saat itu, Singapura masih menjadi bagian dari federasi tersebut.

Konfrontasi tersebut yang juga dikenal dengan istilah 'Ganyang Malaysia' itu dilakukan sebagai bentuk penolakan atas masuknya Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Dua personel AL tersebut, Usman dan Harun merupakan anggota Korps Komando Operasi (KKO) yang diperintahkan menyusup ke dalam wilayah Singapura.


Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nik/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%