Kamis, 06/02/2014 18:04 WIB

Orang Jujur Ditolak DPR Jadi Hakim Agung, Anggota Dewan Balas Dendam

Danu Damarjati - detikNews
Voting hakim agung
Jakarta - DPR menolak tiga calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial (KY) yang dikenal cukup bersih, jujur dan anti suap. Penolakan ini dinilai sebagai bentuk balas dendam DPR terhadap putusan MK yang memangkas kewenangan mereka memilih hakim agung.

"Initinya DPR balas dendam. DPR kecolongan bahwa kewenangannya dalam pemilihan hakim agung sudah dipangkas oleh MK," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Menurut Alvon, KY sudah maksimal dalam memilih tiga nama calon hakim agung itu. Namun Komisi III DPR menolaknya dengan alasan prestasi, kualitas, dan integritas mereka tak memuaskan.

Menurut Alvon, selain kapasitas, seharusnya DPR mempertimbangkan aspek kejujuran dari calon-calon itu. Calon-calon itu dinilai sudah jujur.

"Kalau orang pintar, dia bisa mempermainkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kalau orang jujur, dia akan berjalan seperti memakai kacamata kuda, tapi tetap berjalan di relnya. Namun dia juga harus berkapasitas," tutur Alvon.

Ketiga calon tersebut yaitu Sunarto, Suhardjono, dan Maria Anna.

"Kalau ada yang ikut melihat proses fit and proper test pekan lalu pasti semua tahu kalau calon-calon yang diberikan KY sangat mengecewakan. Lagipula ketiga calon itu kan sudah pernah ditolak Komisi III dulu," tutur Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(dnu/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%