detikcom
Kamis, 06/02/2014 18:04 WIB

Orang Jujur Ditolak DPR Jadi Hakim Agung, Anggota Dewan Balas Dendam

Danu Damarjati - detikNews
Voting hakim agung
Jakarta - DPR menolak tiga calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial (KY) yang dikenal cukup bersih, jujur dan anti suap. Penolakan ini dinilai sebagai bentuk balas dendam DPR terhadap putusan MK yang memangkas kewenangan mereka memilih hakim agung.

"Initinya DPR balas dendam. DPR kecolongan bahwa kewenangannya dalam pemilihan hakim agung sudah dipangkas oleh MK," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Menurut Alvon, KY sudah maksimal dalam memilih tiga nama calon hakim agung itu. Namun Komisi III DPR menolaknya dengan alasan prestasi, kualitas, dan integritas mereka tak memuaskan.

Menurut Alvon, selain kapasitas, seharusnya DPR mempertimbangkan aspek kejujuran dari calon-calon itu. Calon-calon itu dinilai sudah jujur.

"Kalau orang pintar, dia bisa mempermainkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kalau orang jujur, dia akan berjalan seperti memakai kacamata kuda, tapi tetap berjalan di relnya. Namun dia juga harus berkapasitas," tutur Alvon.

Ketiga calon tersebut yaitu Sunarto, Suhardjono, dan Maria Anna.

"Kalau ada yang ikut melihat proses fit and proper test pekan lalu pasti semua tahu kalau calon-calon yang diberikan KY sangat mengecewakan. Lagipula ketiga calon itu kan sudah pernah ditolak Komisi III dulu," tutur Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dnu/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close