Detik.com News
Detik.com

Kamis, 06/02/2014 18:04 WIB

Orang Jujur Ditolak DPR Jadi Hakim Agung, Anggota Dewan Balas Dendam

Danu Damarjati - detikNews
Orang Jujur Ditolak DPR Jadi Hakim Agung, Anggota Dewan Balas Dendam Voting hakim agung
Jakarta - DPR menolak tiga calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial (KY) yang dikenal cukup bersih, jujur dan anti suap. Penolakan ini dinilai sebagai bentuk balas dendam DPR terhadap putusan MK yang memangkas kewenangan mereka memilih hakim agung.

"Initinya DPR balas dendam. DPR kecolongan bahwa kewenangannya dalam pemilihan hakim agung sudah dipangkas oleh MK," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Menurut Alvon, KY sudah maksimal dalam memilih tiga nama calon hakim agung itu. Namun Komisi III DPR menolaknya dengan alasan prestasi, kualitas, dan integritas mereka tak memuaskan.

Menurut Alvon, selain kapasitas, seharusnya DPR mempertimbangkan aspek kejujuran dari calon-calon itu. Calon-calon itu dinilai sudah jujur.

"Kalau orang pintar, dia bisa mempermainkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kalau orang jujur, dia akan berjalan seperti memakai kacamata kuda, tapi tetap berjalan di relnya. Namun dia juga harus berkapasitas," tutur Alvon.

Ketiga calon tersebut yaitu Sunarto, Suhardjono, dan Maria Anna.

"Kalau ada yang ikut melihat proses fit and proper test pekan lalu pasti semua tahu kalau calon-calon yang diberikan KY sangat mengecewakan. Lagipula ketiga calon itu kan sudah pernah ditolak Komisi III dulu," tutur Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%