Rabu, 29/01/2014 11:38 WIB

Program Pendampingan Anak Putus Sekolah Diuji Coba

Norma Anggara - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: Norma Anggara
Surabaya - Anak-anak yang mengalami putus sekolah memiliki permasalahan komplek. Untuk menumbuhkan sikap 'haus' ilmu, ratusan anak-anak ini pun kini mendapat pendampingan.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo menuturkan, 243 anak putus sekolah ini akan didampingi kakak pendamping (sebutan mahasiswa volunter) dengan pertemuan secara periodik.

"Jumlah anak yang didampingi nanti tidak menutup kemungkinan bertambah, ini hanya pilot project," kata Supomo di acara gathering Campus Social Responsibility di Convention Hall Jalan Arif Rahman Hakim, Rabu (29/1/2014).

Anak-anak ini akan ada pertemuan dengan pendampingnya setiap seminggu sekali. Pria yang akrab disapa Pomo ini menggandeng mahasiswa dari 19 perguruan tinggi negeri dan swasta. Mahasiswa-mahasiswa ini yang akan menggiring anak-anak putus sekolah supaya kembali mau bersekolah lagi.

"Ada dua persoalan pokok, yakni orang tua dan anak-anak yang putus sekolah itu tidak punya akses informasi mengenai program-program pemkot. Yang kedua tidak ada pendampingan sebagai akses," papar Supomo.

"Nah pendampingan ini dilakukan agar anak-anak tumbuh secara optimal," kata dia lagi.

Belasan perguruan tinggi yang turut dalam program Campus Social Responsibility ini diantaranya adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), UIN dan Narotama.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nrm/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%