detikcom
Selasa, 28/01/2014 19:22 WIB

Mobil Nissan Penyimpan Mayat Dibeli Feby Lorita

Farhan - detikNews
Jakarta -
Identitas mayat perempuan yang ditemukan di dalam bagasi mobil Nissan March F 1356 KA yang terparkir di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, belum terungkap.

Kepolisian Gunungputri, Bogor menelusuri identitas melalui surat-surat mobil berdasarkan nomor polisi yang tercantum di mobil Nissan March.

Berdasarkan penelusuran polisi, mobil berwarnaa putih tersebut dibeli oleh Feby Lorita yang beralamat di Perumahan Kota Wisata Blok A 4/11 RT 02/10, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor.

"Berdasarkan STNK yang disesuaikan dengan nomor polisinya, mobil itu atas nama Feby dan tinggal di Kota Wisata. Tapi ketika kita datangi alamat itu, ternyata pemilik (rumah)-nya sudah ganti. Sekarang rumah itu dihuni oleh orang lain," kata Wakapolsek Gunungputri, AKP Hafid, Selasa (28/1/2014).

Penghuni baru rumah itu membenarkan Feby menjadi pemilik rumah sebelumnya. "Yang kita temui tidak menyebutkan nama, tapi membenarkan kalau pemilik sebelumnya bernama Feby. Dia beli (rumah) dari Feby setahun lalu. Penghuni yang baru saya tidak tahu namanya, saya lupa tanya. Dia juga tidak tahu pemilik sebelumnya (Feby) pindah ke mana," kata AKP Hafid.

Mobil Nissan March warna putih dengan nopol nopol F 1356 KA dan berisi mayat perempuan yang sudah hampir membusuk tersebut ditemukan warga tengah terparkir di depan TPU Pondok Kelapa Jalan Pondok Kelapa, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas mayat perempuan tersebut.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%