detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 17:42 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 27/01/2014 14:19 WIB

Risma Melawan Raja Bonbin

Tri Rismaharini: Mengapa Rebutan KBS, Uangnya Gede Ternyata

Irwan Nugroho - detikNews
Jakarta - Sebenarnya apa yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya (KBS)? Mengapa ia mendapat julukan “the zoo of death” dari media asing, Daily Mail? Mengapa pula Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melaporkan Tim Pengelola Sementara KBS ke Komisi Pemberantasan Korupsi?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan untuk mengatasi ribut-ribut KBS. Ia mempertemukan Risma dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Hasil pertemuan, Risma mendapat wewenang penuh untuk melakukan pengelolaan dan konservasi atas KBS.

Risma mengambil alih KBS setelah banyak hewan di kebun binatang itu mati. Enam bulan dalam pengelolaan Risma, pendapatan KBS dari penjualan tiket saja Rp 10,243 miliar. Risma menduga kisruh KBS yang selama ini tidak kunjung selesai salah satunya dilatarbelakangi masalah uang.

“Kenapa banyak orang pingin ke situ, uangnya gede ternyata,” kata Risma dalam fokus majalah detik edisi 113.

Risma juga membeberkan adanya ancaman-ancaman terhadap dirinya setelah mengambil alih pengelolaan KBS. Berikut ini petikan wawancara Irwan Nugroho dari majalah detik dengan Risma di Bandara Soekarno-Hatta sesaat sebelum Risma kembali ke Surabaya setelah bertemu dengan Menteri Kehutanan dan Presiden pada Selasa, 21 Januari lalu.

Apa yang dibicarakan dalam pertemuan Anda dengan Menteri Kehutanan dan Presiden? Ya, tentang bagaimana KBS ke depan. Kita memang tidak bicara masa lalu. Sama Pak Menteri pun kita tidak bicara masa lalu. Saya lebih butuh bagaimana ke depannya. Kenapa saya lapor ke KPK, salah satunya terkait dengan bagaimana ke depannya. Saya butuh legalitas untuk menangani KBS ke depan. Agar manajemen tidak abu-abu, agar jelas siapa yang bertanggung jawab. Karena sebetulnya, secara kewenangan, saya tidak berhak. Saya hanya punya izin prinsip pengelolaan, bukan konservasi binatangnya. Itu yang kemarin kami miliki setelah saya minta dengan paksa, dengan alasan tanah itu milik Pemerintah Kota (Surabaya). Karena waktu itu banyak satwa yang mati, banyak yang hilang. Nah, Pak Menteri memberikan izin ke Pemkot.

Jadi, setelah Anda ketemu Presiden, izin konservasi akan diberikan? Diberikan. Nanti izin akan diberikan secara penuh, baik pengelolaan maupun konservasi. Dalam minggu ini katanya. Nanti lewat keputusan menteri. Kata Presiden, “Ya sudah, saya percaya pada Bu Risma. Silakan dikelola.”

***

Wawancara selengkapnya bisa dibaca GRATIS di edisi terbaru Majalah Detik (edisi 113, 27 Januari 2014). Edisi ini mengupas tuntas Risma Melawan Raja Bonbin. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik, seperti rubrik Nasional “Putusan ‘Ajaib’ Pemilu Serentak, Internasional “Suriah Mau ke Mana, Bisnis “Belajar Jurus Main Saham”, Wisata Tokyo, Sophisticated City”, rubrik Seni Hiburan dan review Film Jack Ryan: Shadow Recruit, serta masih banyak artikel menarik lainnya.

Untuk aplikasinya bisa di-download di apps.detik.com dan versi pdf bisa di-download di www.majalahdetik.com. Gratis, selamat menikmati!!

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(iy/iy)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Laporan Khusus Terbaru Indeks Laporan Khusus ยป
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%