Detik.com News
Detik.com
Rabu, 22/01/2014 16:17 WIB

Kejagung Periksa Dirjen Tanaman Pangan Kementan

Dhani Irawan - detikNews
Kejagung Periksa Dirjen Tanaman Pangan Kementan
Jakarta - Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Udhoro Kasih Anggoro. Udhoro diperiksa dalam perkara dugaan korupsi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket 1 tahun 2012 di Kementan.

Udhoro menolak memberi keterangan soal materi pemeriksaan dirinya. Dia hanya menegaskan dirinya wajib memberi keterangan sebagai salah satu kuasa pengguna anggaran (KPA).

"Semuanya kan sedang dalam proses penyidikan, kita ikuti aja. Kita sebagai KPA kan dimintai keterangan, semuanya dimintai keterangan," ujar Udhoro di Gedung Bundar, Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2014).

Udhoro hanya tersenyum ketika ditanya belum diperiksanya Mentan Suswono."Kami menjawab sebatas yang ditanyakan," ucapnya.

Dia juga menolak menjawab mengenai proses penunjukan pemenang lelang yakni PT PT Hidayah Nur Wahana (HNW). Udhoro meminta untuk menanyakan hal itu kepada panitia lelang.

Dalam kasus ini, Kejaksaan menetapkan 6 tersangka yang terdiri dari 2 orang dari swasta dan 4 orang dari Kementan. 2 tersangka itu adalah Dirut PT HNW Sutrisno, dan Pimpinan Produksi PT HNW Mahfud Husodo.

Sementara, empat tersangka dari Direktorat Tanaman Pangan Kementan adalah Ketua Pokja Hidayat Abdul Rahman, Pejabat Pembuat Komitmen Zaenal Fahmi, anggota Tim Verifikasi Teknis Lapangan untuk Daerah Jatim (Jember) Sugiyanto, serta Staf Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Alimin Sola.

Kejagung menduga penyaluran BLBU berupa padi lahan kering, padi hibrida, padi non hibrida, dan kedelai tidak sesuai varietasnya, dan beberapa pelaksanaannya tidak sesuai dengan peruntukkannya atau fiktif. Nilai proyek dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 209 miliar.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dha/fdn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%