detikcom
Sabtu, 18/01/2014 13:16 WIB

BNPB: Presiden SBY Temui Pengungsi Sinabung Minggu Depan

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya akan turun ke lokasi pengungsian erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Hal itu disampaikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Sinabung nggak tahu sampai kapan, mingggu depan Presiden ke Sinabung dan menginap di tenda untuk cari solusi," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (18/1/2014).

Menurut Sutopo, Presiden akan hadir didampingi menteri-menteri terkait karena penyelesaian bagi korban Sinabung perlu peran menyeluruh.

"Presiden akan ke Sinabangun mengajak menteri terkait, semua diminta disiapkan. Mendikbud bagaimana anak-anak yang sekolah di sana, Menteri Pertanian siapkan berapa lahan pertanian yang terdampak, berapa kerugiannya dan bagaimana perbaikannya, dan seterusnya," paparnya.

BNPB belum mengetahui sampai kapan erupsi itu akan terjadi dan masyarakat bertahan di pengungsian.

"Nanti Presiden ke sana cari solusinya. Kita juga bingung masyarakat ada 26 ribu yang sehari-hari di pengungsian. Mau balik pertanian nggak bisa, mau kita kasih kerjaan tapi apa," ujarnya.

Sutopo membantah Presiden terlambat menangani Sinabung, apalagi disebut-sebut berbeda penanganannya dengan letusan Gunung Merapi.

"Bukan masalah terlambat, ya sebenarnya kan tiap hari saya lapor ke Presiden, dan bantuan yang kita kirim atas perintah Presiden. Jangan bandingkan (Presiden) ke Yogya sampai dua kali, konteksnya lain," ujarnya.

"Ketika itu (Yogya) letusan besar, pengungsi Sinabung 36 ribu, Merapi 500 ribu. Erupsi Merapi sampai 17 km, Sinabung 8 km. Daya jelajah awan panas merapi 16 km, di Sinabung 4,5 km. Jadi bencana jangan dibawa ke politik," tegas Sutopo.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bal/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%