Rabu, 15/01/2014 00:35 WIB

Keluarga: Semua Boleh Pakai Foto Gus Dur Kecuali PKB

Indah Mutiara Kami - detikNews
keluarga Gus Dur di acara PPP (tiara/detikcom)
Jakarta - Keluarga almarhum KH Abdurrahman Wahid mengizinkan foto mantan Presiden RI keempat itu untuk dipakai sebagai sarana kampanye parpol mana pun. Hanya satu partai yang dilarang secara tegas yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama masih dipimpin oleh Muhaimin Iskandar.

"Gus Dur itu milik bangsa, maka gambar Gus Dur boleh dipakai siapa saja, kecuali yang satu disebutkan oleh Gus Dur tidak boleh," kata istri almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah usai menghadiri haul keempat Gus Dur yang diselenggarakan di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakpus, Selasa (14/1/2014).

Putri bungsu Gus Dur, Inayah Wahid, yang mendampingi ibunya lalu melanjutkan penjelasan mengenai pengecualian tersebut.

"Itu sesuai dengan surat wasiat Gus Dur. Semua boleh pakai gambar Gus Dur kecuali yang diwasiatkan Gus Dur yaitu PKB dibawah kepemimpinan bapak Muhaimin Iskandar," kata Inayah tegas.

Menurut Inayah, surat wasiat tersebut ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Gus Dur. Terkait kisruh penggunaan foto Gus Dur di baligho caleg PKB beberapa waktu lalu, Inayah mengaku hanya menjalankan permintaan mendiang ayahnya.

Pemakaian foto Gus Dur di baligho caleg PKB memang mendapat reaksi keras dari pihak keluarga. Putri Gus Dur, Yenny Wahid, bahkan menyebutnya sebagai bentuk kemunafikan.

"Gambar Gus Dur masih dipasang dimana-mana, padahal Gus Dur mereka lengserkan, mereka berhentikan, tapi fotonya masih dipasang di mana-mana. Bukan kecewa lagi, ini sudah kemunafikan," kata Yenny Wahid di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2013).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bil/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%