detikcom
Selasa, 07/01/2014 16:48 WIB

Urgensi Undang-undang Aparat Sipil Negara

Linda Rahmawati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Rapat Paripurna DPR tanggal 19 Desember 2013 telah menyetujui RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-undang ASN. Dengan adanya UU ASN maka seluruh PNS berubah menjadi profesi dan kepala daerah tidak lagi berhak mencampuri dan mengatur pengangkatan kepegawaian. Dengan demikian, wewenang kepala daerah bakal dipangkas.

Keberadaan ASN ini ternyata mengundang kekhawatiran para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Apkasi dan Apeksi mendukung kehadiran aparatur sipil negara yang berbasis profesionalisme dan kompetensi serta memenuhi kualifikasi dalam menduduki jabatannya. Namun Apeksi/Apkasi meminta agar yang mengatur pengangkatan pegawai ASN, wewenangnya dilaksanakan sekretaris kabupaten atau sekretaris kota.

Latar belakang perlunya UU ASN, karena, pemerintah melihat adanya masalah yang sangat mendasar dalam SDM birokrasi yang harus secepatnya dibenahi, diantaranya: pertama, belum tertanamnya budaya kinerja dan pelayanan. Meski berkualitas rendah, pemerintah sulit memberhentikan mereka yang berkinerja buruk. Ukuran kinerja belum terencana dengan baik.

Kedua,PNS yang tidak kompeten hanya menjadi beban negara. Itu sebabnya dengan rasio PNS dibandingkan penduduk yang hanya 1,89%, keberadaan PNS dirasakan belum memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat. Ketiga, proses rekrutmen dan promosi jabatan di sebagian pemerintahan daerah berdimensi politik, kekeluargaan, dan ekonomi. Keempat, sulit menegakkan integritas dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam birokrasi.

Keempat permasalahan ini memperburuk kinerja birokrasi. Sebelum menjadi UU, RUU ASN mengalami proses pembahasan cukup panjang. Pemerintah kerap mendapatkan resistensi. RUU ASN terdiri 15 bab dan 141 pasal. RUU dibahas 10 kali persidangan.

Beberapa Masukan

Beberapa masukan atau respons yang perlu dicermati terkait ditetapkannya UU ASN bagi PNS antara lain: Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%