Selasa, 07/01/2014 16:48 WIB

Urgensi Undang-undang Aparat Sipil Negara

Linda Rahmawati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Rapat Paripurna DPR tanggal 19 Desember 2013 telah menyetujui RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-undang ASN. Dengan adanya UU ASN maka seluruh PNS berubah menjadi profesi dan kepala daerah tidak lagi berhak mencampuri dan mengatur pengangkatan kepegawaian. Dengan demikian, wewenang kepala daerah bakal dipangkas.

Keberadaan ASN ini ternyata mengundang kekhawatiran para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Apkasi dan Apeksi mendukung kehadiran aparatur sipil negara yang berbasis profesionalisme dan kompetensi serta memenuhi kualifikasi dalam menduduki jabatannya. Namun Apeksi/Apkasi meminta agar yang mengatur pengangkatan pegawai ASN, wewenangnya dilaksanakan sekretaris kabupaten atau sekretaris kota.

Latar belakang perlunya UU ASN, karena, pemerintah melihat adanya masalah yang sangat mendasar dalam SDM birokrasi yang harus secepatnya dibenahi, diantaranya: pertama, belum tertanamnya budaya kinerja dan pelayanan. Meski berkualitas rendah, pemerintah sulit memberhentikan mereka yang berkinerja buruk. Ukuran kinerja belum terencana dengan baik.

Kedua,PNS yang tidak kompeten hanya menjadi beban negara. Itu sebabnya dengan rasio PNS dibandingkan penduduk yang hanya 1,89%, keberadaan PNS dirasakan belum memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat. Ketiga, proses rekrutmen dan promosi jabatan di sebagian pemerintahan daerah berdimensi politik, kekeluargaan, dan ekonomi. Keempat, sulit menegakkan integritas dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam birokrasi.

Keempat permasalahan ini memperburuk kinerja birokrasi. Sebelum menjadi UU, RUU ASN mengalami proses pembahasan cukup panjang. Pemerintah kerap mendapatkan resistensi. RUU ASN terdiri 15 bab dan 141 pasal. RUU dibahas 10 kali persidangan.

Beberapa Masukan

Beberapa masukan atau respons yang perlu dicermati terkait ditetapkannya UU ASN bagi PNS antara lain: Next

Halaman 1 2

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(nwk/nwk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%