Detik.com News
Detik.com

Selasa, 07/01/2014 16:48 WIB

Urgensi Undang-undang Aparat Sipil Negara

Linda Rahmawati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Urgensi Undang-undang Aparat Sipil Negara
Jakarta - Rapat Paripurna DPR tanggal 19 Desember 2013 telah menyetujui RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-undang ASN. Dengan adanya UU ASN maka seluruh PNS berubah menjadi profesi dan kepala daerah tidak lagi berhak mencampuri dan mengatur pengangkatan kepegawaian. Dengan demikian, wewenang kepala daerah bakal dipangkas.

Keberadaan ASN ini ternyata mengundang kekhawatiran para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Apkasi dan Apeksi mendukung kehadiran aparatur sipil negara yang berbasis profesionalisme dan kompetensi serta memenuhi kualifikasi dalam menduduki jabatannya. Namun Apeksi/Apkasi meminta agar yang mengatur pengangkatan pegawai ASN, wewenangnya dilaksanakan sekretaris kabupaten atau sekretaris kota.

Latar belakang perlunya UU ASN, karena, pemerintah melihat adanya masalah yang sangat mendasar dalam SDM birokrasi yang harus secepatnya dibenahi, diantaranya: pertama, belum tertanamnya budaya kinerja dan pelayanan. Meski berkualitas rendah, pemerintah sulit memberhentikan mereka yang berkinerja buruk. Ukuran kinerja belum terencana dengan baik.

Kedua,PNS yang tidak kompeten hanya menjadi beban negara. Itu sebabnya dengan rasio PNS dibandingkan penduduk yang hanya 1,89%, keberadaan PNS dirasakan belum memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat. Ketiga, proses rekrutmen dan promosi jabatan di sebagian pemerintahan daerah berdimensi politik, kekeluargaan, dan ekonomi. Keempat, sulit menegakkan integritas dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam birokrasi.

Keempat permasalahan ini memperburuk kinerja birokrasi. Sebelum menjadi UU, RUU ASN mengalami proses pembahasan cukup panjang. Pemerintah kerap mendapatkan resistensi. RUU ASN terdiri 15 bab dan 141 pasal. RUU dibahas 10 kali persidangan.

Beberapa Masukan

Beberapa masukan atau respons yang perlu dicermati terkait ditetapkannya UU ASN bagi PNS antara lain: Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nwk/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom »
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

Ayah Pemerkosa Putri Kandung dan Bunuh 4 Anaknya Layak Dihukum Mati!

Sadriansyah, warga Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim tega memperkosa putri kandungnya dan membunuh 4 anak-anak sendiri saat masih kecil. Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq berpendapat, Sadriansyah pantas dihukum mati karena menjadi ayah yang biadab. Bila Anda setuju bahwa hukuman yang setimpal bagi Sadriansyah adalah hukuman mati, pilih Pro!
Pro
91%
Kontra
9%