Detik.com News
Detik.com
Senin, 30/12/2013 14:41 WIB

BPJS Segera Diberlakukan, Bagaimana Nasib KJS Jokowi?

Moksa Hutasoit - detikNews
BPJS Segera Diberlakukan, Bagaimana Nasib KJS Jokowi? Ribka Tjiptaning (Moksa/ detikcom)
Jakarta - Tepat 1 Januari mendatang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan segera diberlakukan. Lantas bagaimana nasib Kartu Jakarta Sehat milik Pemprov DKI yang sudah lebih dulu diterapkan di Jakarta?

Ketua Komisi Kesehatan DPR Ribka Tjiptaning mengatakan pada dasarnya KJS bisa dibilang sebagai miniatur kecil BPJS. Namun masih ada kekurangan dalam penerapannya.

Jika warga DKI pemilik KJS sakit justru di luar Jakarta, rumah sakit di daerah tidak akan bisa meng-covernya. "Nanti kalau warga DKI sakitnya di Papua gimana?," terang Ribka di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2013).

Nah, kekurangan KJS itu bakal bisa ditutupi dengan BPJS. Program ini akan menjamin seluruh warga Indonesia mendapat kepastian jaminan kesehatan.

Lantas bagaimana dengan program KJS? Ribka menyarankan agar program andalan Jokowi-Ahok itu bisa dilebur dengan BPJS. Dana yang sudah dialokasikan untuk KJS bisa digunakan menambah fasilitas alat kesehatan di seluruh RSUD di Jakarta.

"Diberikan saja untuk meningkatkan fasilitas kesehatan RS umum punya DKI, itu kan sama saja dari APBD, tapi semua harus ikuti BPJS," papar Ribka.

Ide ini sendiri nantinya akan dikomunikasikan dengan DPRD DKI. Harapannya bisa juga dibahas saat rapat dengan Jokowi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%