Senin, 30/12/2013 14:41 WIB

BPJS Segera Diberlakukan, Bagaimana Nasib KJS Jokowi?

Moksa Hutasoit - detikNews
Ribka Tjiptaning (Moksa/ detikcom)
Jakarta - Tepat 1 Januari mendatang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan segera diberlakukan. Lantas bagaimana nasib Kartu Jakarta Sehat milik Pemprov DKI yang sudah lebih dulu diterapkan di Jakarta?

Ketua Komisi Kesehatan DPR Ribka Tjiptaning mengatakan pada dasarnya KJS bisa dibilang sebagai miniatur kecil BPJS. Namun masih ada kekurangan dalam penerapannya.

Jika warga DKI pemilik KJS sakit justru di luar Jakarta, rumah sakit di daerah tidak akan bisa meng-covernya. "Nanti kalau warga DKI sakitnya di Papua gimana?," terang Ribka di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2013).

Nah, kekurangan KJS itu bakal bisa ditutupi dengan BPJS. Program ini akan menjamin seluruh warga Indonesia mendapat kepastian jaminan kesehatan.

Lantas bagaimana dengan program KJS? Ribka menyarankan agar program andalan Jokowi-Ahok itu bisa dilebur dengan BPJS. Dana yang sudah dialokasikan untuk KJS bisa digunakan menambah fasilitas alat kesehatan di seluruh RSUD di Jakarta.

"Diberikan saja untuk meningkatkan fasilitas kesehatan RS umum punya DKI, itu kan sama saja dari APBD, tapi semua harus ikuti BPJS," papar Ribka.

Ide ini sendiri nantinya akan dikomunikasikan dengan DPRD DKI. Harapannya bisa juga dibahas saat rapat dengan Jokowi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
62%
Kontra
38%