Jumat, 20/12/2013 16:55 WIB

Rekor Atut Sebagai Gubernur Wanita Pertama 'Luntur' di Tahanan KPK

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Ratu Atut Chosiyah (51) memegang catatan sebagai wanita pertama yang memimpin provinsi di Indonesia. Namun prestasi itu harus luntur setelah jadi tersangka korupsi dan kini masuk tahanan KPK.

Sebelum naik menjadi gubernur, Atut adalah wagub Banten periode 2002-2007. Kemudian dia menjadi Plt Gubernur Banten karena Djoko Munandar, Gubernur Banten saat itu, terjerat kasus korupsi.

Pada Pilkada Banten 2006, Atut lalu maju bertarung untuk mempertahankan kursi Banten 1. Atut yang berpasangan dengan Mohammad Masduki didukung oleh Partai Golkar, PDIP, PBR, PBB, PDS, Partai Patriot, dan PKPB. Atut memenangkan perolehan suara dan ditetapkan oleh KPUD Banten sebagai gubernur.

Tiga pasangan calon gubernur lainnya menyatakan menolak dan menggugat penetapan Atut. Namun gugatan itu kandas. Atut tetap dilantik pada 11 Januari 2007.

Setelah periode pertamanya usai, Atut kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur pada Pilkada Banten 2011. Kali ini dia menggandeng Rano Karno. Hasil pilkada tersebut diumumkan oleh KPUD Banten pada tanggal 30 Oktober 2011 dan memastikan pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno memenangkan pilkada.

Nama Atut mulai dikaitkan dengan kasus korupsi ketika adiknya, Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), ditangkap KPK pada 2 Oktober 2013 lalu. Dugaannya, Wawan menyuap ketua MK saat itu Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Lebak.

Lalu tanggal 3 Oktober, KPK mencegah Atut ke luar negeri. Atut dilarang ke luar negeri selama enam bulan, dan dia pun terpaksa mengurungkan niat untuk ibadah haji.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%