detikcom

Jumat, 20/12/2013 16:55 WIB

Rekor Atut Sebagai Gubernur Wanita Pertama 'Luntur' di Tahanan KPK

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Ratu Atut Chosiyah (51) memegang catatan sebagai wanita pertama yang memimpin provinsi di Indonesia. Namun prestasi itu harus luntur setelah jadi tersangka korupsi dan kini masuk tahanan KPK.

Sebelum naik menjadi gubernur, Atut adalah wagub Banten periode 2002-2007. Kemudian dia menjadi Plt Gubernur Banten karena Djoko Munandar, Gubernur Banten saat itu, terjerat kasus korupsi.

Pada Pilkada Banten 2006, Atut lalu maju bertarung untuk mempertahankan kursi Banten 1. Atut yang berpasangan dengan Mohammad Masduki didukung oleh Partai Golkar, PDIP, PBR, PBB, PDS, Partai Patriot, dan PKPB. Atut memenangkan perolehan suara dan ditetapkan oleh KPUD Banten sebagai gubernur.

Tiga pasangan calon gubernur lainnya menyatakan menolak dan menggugat penetapan Atut. Namun gugatan itu kandas. Atut tetap dilantik pada 11 Januari 2007.

Setelah periode pertamanya usai, Atut kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur pada Pilkada Banten 2011. Kali ini dia menggandeng Rano Karno. Hasil pilkada tersebut diumumkan oleh KPUD Banten pada tanggal 30 Oktober 2011 dan memastikan pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno memenangkan pilkada.

Nama Atut mulai dikaitkan dengan kasus korupsi ketika adiknya, Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), ditangkap KPK pada 2 Oktober 2013 lalu. Dugaannya, Wawan menyuap ketua MK saat itu Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Lebak.

Lalu tanggal 3 Oktober, KPK mencegah Atut ke luar negeri. Atut dilarang ke luar negeri selama enam bulan, dan dia pun terpaksa mengurungkan niat untuk ibadah haji.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
62%
Kontra
38%