detikcom

Jumat, 06/12/2013 15:02 WIB

Masalah DPT Pemilu 2014

Irfani Nurmaliah - detikNews
Halaman 1 dari 4
Jakarta - Daftar Pemilih Tetap atau disingkat DPT adalah Daftar Nama Penduduk Indonesia yang dianggap berhak, berwenang dan memiliki data autentik sebagai penduduk Indonesia yang akan memilih Wakilnya pada Pemilu 2014. Keinginan bangsa Indonesia melalui DPR yang menyusun UU Pemilu yang mengkonsepkan ada dokumen yag disebut DPT adalah didorong visi dan semangat untuk mewujudkan sistem yang demokratis dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Namun jelas ide yang mengkonsepsikan adanya DPT tersebut adalah politisi yang sangat teoritis bahwa melalui catatan kependudukan yang ada di Indonesia penyusunan DPT dapat dilakukan. Langkah seperti itu masih mungkin dalam Pemilu tahun 1955 ketika jumlah penduduk mungkin masih sekitar 125 juta orang, tetapi kini penduduk Indonesia sudah lebih dari 220 juta dan secara dinamik terus berubah karena berbagai faktor. Nota bene catatan kependudukan Indonesia yang akan ditertibkan melalui pembuatan e-KTP sampai hari ini juga belum selesai.

Kenyataan itulah yang sebenarnya kita hadapi dan sebagai akibatnya adalah yang paling sederhana dan terpaksa dimaafkan adalah KPU tidak mampu melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilu termasuk pembuatan DPT.

Hiruk Pikuk Permasalahan DPT di Media Massa

KPU dan Kemendagri mengklaim telah melakukan perbaikan DPT sebanyak 7,1 juta dari total 10,4 juta DPT yang bermasalah seperti tidak ada NIK, pemilih ganda dan masalah lainnya. Artinya, tersisa sebanyak 3,3 juta dari total DPT yang bermasalah tersebut.

Jumlah pemilih dengan NIK invalid terus berkurang, dari 3,9 juta menjadi 3,3 juta pemilih, ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Senin (2/12). Berdasarkan hasil monitoring, Husni menjelaskan, setidaknya ada lima alasan kenapa pemilih dengan NIK invalid yang tersisa sulit diperbaiki.

Pertama, KPU sulit untuk mendapatkan NIK orang-orang yang berada di lembaga pemasyarakatan atau tahanan, karena tidak membawa dokumen kependudukan. Kedua, pemilih pemula yang belum memiliki KTP yang sedang belajar baik di pesantren, asrama mahasiswa dan lain-lain di luar kota yang jumlahnya diperkirakan 3-5 persen dari NIK invalid. Next

Halaman 1 2 3 4

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nwk/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
73%
Kontra
27%