detikcom

Jumat, 06/12/2013 15:02 WIB

Masalah DPT Pemilu 2014

Irfani Nurmaliah - detikNews
Halaman 1 dari 4
Jakarta - Daftar Pemilih Tetap atau disingkat DPT adalah Daftar Nama Penduduk Indonesia yang dianggap berhak, berwenang dan memiliki data autentik sebagai penduduk Indonesia yang akan memilih Wakilnya pada Pemilu 2014. Keinginan bangsa Indonesia melalui DPR yang menyusun UU Pemilu yang mengkonsepkan ada dokumen yag disebut DPT adalah didorong visi dan semangat untuk mewujudkan sistem yang demokratis dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Namun jelas ide yang mengkonsepsikan adanya DPT tersebut adalah politisi yang sangat teoritis bahwa melalui catatan kependudukan yang ada di Indonesia penyusunan DPT dapat dilakukan. Langkah seperti itu masih mungkin dalam Pemilu tahun 1955 ketika jumlah penduduk mungkin masih sekitar 125 juta orang, tetapi kini penduduk Indonesia sudah lebih dari 220 juta dan secara dinamik terus berubah karena berbagai faktor. Nota bene catatan kependudukan Indonesia yang akan ditertibkan melalui pembuatan e-KTP sampai hari ini juga belum selesai.

Kenyataan itulah yang sebenarnya kita hadapi dan sebagai akibatnya adalah yang paling sederhana dan terpaksa dimaafkan adalah KPU tidak mampu melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilu termasuk pembuatan DPT.

Hiruk Pikuk Permasalahan DPT di Media Massa

KPU dan Kemendagri mengklaim telah melakukan perbaikan DPT sebanyak 7,1 juta dari total 10,4 juta DPT yang bermasalah seperti tidak ada NIK, pemilih ganda dan masalah lainnya. Artinya, tersisa sebanyak 3,3 juta dari total DPT yang bermasalah tersebut.

Jumlah pemilih dengan NIK invalid terus berkurang, dari 3,9 juta menjadi 3,3 juta pemilih, ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Senin (2/12). Berdasarkan hasil monitoring, Husni menjelaskan, setidaknya ada lima alasan kenapa pemilih dengan NIK invalid yang tersisa sulit diperbaiki.

Pertama, KPU sulit untuk mendapatkan NIK orang-orang yang berada di lembaga pemasyarakatan atau tahanan, karena tidak membawa dokumen kependudukan. Kedua, pemilih pemula yang belum memiliki KTP yang sedang belajar baik di pesantren, asrama mahasiswa dan lain-lain di luar kota yang jumlahnya diperkirakan 3-5 persen dari NIK invalid. Next

Halaman 1 2 3 4

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nwk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%