Rabu, 04/12/2013 14:35 WIB

Yusril Serang Jokowi, Ketua PDIP: Semua Orang Seperti Bebas Meludah

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Yusril Ihza Mahendra yang berniat mencapres kini mulai menyindir Joko Widodo soal blusukan. Elite PDIP menafsirkan, tindakan Yusril ibarat meludah di era demokrasi liberal.

"Memang sekarang di era demokrasi liberal, semua orang bebas meludah," kata Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto saat dihubungi detikcom, Rabu (4/12/2013).

Memang popularitas Jokowi kian melejit jelang pencapresan ini. Namun kritikan dan nada nyinyir juga kian sering terdengar ditujukan ke Gubernur DKI itu.

Bambang menganalisa, mungkin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilih tak buru-buru mendeklarasikan pencapresan Jokowi lantaran ingin menjaga Jokowi dari serangan-serangan komentar semacam itu.

"Barangkali, Bu Mega juga tidak buru-buru mencapreskan Jokowi karena khawatir jika dicapreskan sekarang akan banyak yang menyerang seperti itu," nilai Bambang.

Yusril menyatakan persoalan-persoalan yang ada tidak bisa diselesaikan hanya dengan blusukan dan senyum-senyum. Padahal, Jokowi-lah yang selama ini dikenal suka blusukan sambil senyum-senyum. Namun PDIP menganggap itu sebagai kekhasan Jokowi yang tak perlu dikomentari.

"Kurang tepat lah untuk dikomentari, seharusnya biasa saja. Setiap orang punya style dan taste sendiri. Style-nya Pak Prabowo kan bergaya gagah, atau Maradona juga punya style, atau Franz Beckenbauer juga punya stlyle sendiri. Kalau stylenya Pak Jokowi ya begitu itu," tutur Bambang.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(dnu/van)



Sponsored Link
Twitter Recommendation
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%