Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 23/11/2013 14:50 WIB

Vonis Angie Lebih Berat, Harapan pada Artidjo Dkk Disandarkan

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Vonis yang lebih berat diberikan pada Angelina Sondakh dalam vonis kasasi Mahkamah Agung (MA). Angie diganjar 12 tahun penjara dan hartanya senilai Rp 39,9 miliar disita. Putusan ini lebih berat dari vonis di Pengadilan Tipikor.

"Khusus untuk Artidjo dkk di MA, semoga ini bukan sebagai putusan yurispruden yang terakhir tapi awalan untuk cambuk koruptor. Namun khusus untuk MA harus bertanggung jawab membenahi pengadilan Tipikor," kata aktivis antikorupsi Apung Widadi di Jakarta, Sabtu (23/11/2013).

Ketua majelis hakim kasasi Angie yakni Artidjo Alkostar. Di Pengadilan Tipikor, hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Angie.

"Putusan Artidjo dkk ada dua hikmah, pertama tamparan keras bagi pengadilan Tipikor di mana selalu memvonis rendah dengan hanya mengambil vonis dari pasal subsider saja bukan primer," jelas Apung.

Sedang yang kedua, lanjut Apung, vonis ini menjadi peringatan untuk koruptor karena trend saat ini hukuman kouptor akan selalu bertambah seiring desakan publik dan progresivitas KPK.

"Khusus untuk KPK harusnya berani menuntut dakwaan lebih berat diatas 15 tahun, apalagi pencucian uang sudah menjadi senjata ampuh," tutupnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%