Sabtu, 23/11/2013 14:50 WIB

Vonis Angie Lebih Berat, Harapan pada Artidjo Dkk Disandarkan

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Vonis yang lebih berat diberikan pada Angelina Sondakh dalam vonis kasasi Mahkamah Agung (MA). Angie diganjar 12 tahun penjara dan hartanya senilai Rp 39,9 miliar disita. Putusan ini lebih berat dari vonis di Pengadilan Tipikor.

"Khusus untuk Artidjo dkk di MA, semoga ini bukan sebagai putusan yurispruden yang terakhir tapi awalan untuk cambuk koruptor. Namun khusus untuk MA harus bertanggung jawab membenahi pengadilan Tipikor," kata aktivis antikorupsi Apung Widadi di Jakarta, Sabtu (23/11/2013).

Ketua majelis hakim kasasi Angie yakni Artidjo Alkostar. Di Pengadilan Tipikor, hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Angie.

"Putusan Artidjo dkk ada dua hikmah, pertama tamparan keras bagi pengadilan Tipikor di mana selalu memvonis rendah dengan hanya mengambil vonis dari pasal subsider saja bukan primer," jelas Apung.

Sedang yang kedua, lanjut Apung, vonis ini menjadi peringatan untuk koruptor karena trend saat ini hukuman kouptor akan selalu bertambah seiring desakan publik dan progresivitas KPK.

"Khusus untuk KPK harusnya berani menuntut dakwaan lebih berat diatas 15 tahun, apalagi pencucian uang sudah menjadi senjata ampuh," tutupnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%