Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 23/11/2013 14:50 WIB

Vonis Angie Lebih Berat, Harapan pada Artidjo Dkk Disandarkan

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Vonis yang lebih berat diberikan pada Angelina Sondakh dalam vonis kasasi Mahkamah Agung (MA). Angie diganjar 12 tahun penjara dan hartanya senilai Rp 39,9 miliar disita. Putusan ini lebih berat dari vonis di Pengadilan Tipikor.

"Khusus untuk Artidjo dkk di MA, semoga ini bukan sebagai putusan yurispruden yang terakhir tapi awalan untuk cambuk koruptor. Namun khusus untuk MA harus bertanggung jawab membenahi pengadilan Tipikor," kata aktivis antikorupsi Apung Widadi di Jakarta, Sabtu (23/11/2013).

Ketua majelis hakim kasasi Angie yakni Artidjo Alkostar. Di Pengadilan Tipikor, hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Angie.

"Putusan Artidjo dkk ada dua hikmah, pertama tamparan keras bagi pengadilan Tipikor di mana selalu memvonis rendah dengan hanya mengambil vonis dari pasal subsider saja bukan primer," jelas Apung.

Sedang yang kedua, lanjut Apung, vonis ini menjadi peringatan untuk koruptor karena trend saat ini hukuman kouptor akan selalu bertambah seiring desakan publik dan progresivitas KPK.

"Khusus untuk KPK harusnya berani menuntut dakwaan lebih berat diatas 15 tahun, apalagi pencucian uang sudah menjadi senjata ampuh," tutupnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%