Rabu, 20/11/2013 18:43 WIB

Pilgub Riau Putaran ke-2, PD Tak Dukung Cagub Golkar

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Jakarta - Majelis Tinggi dan DPP Demokrat tidak mendukung jago Partai Golkar dalam pemilihan gubernur Riau putaran kedua pada 27 November. Demokrat memutuskan dukungan kepada eks Wali Kota Pekanbaru.

Demikian disampaikan Wakil Dewan Penasihat DPD Demokrat Riau, Jefry Noer, Rabu (20/11/2013). Menurut Jefry, keputusan dukungan ini ditandatangani oleh majelis tinggi dan DPP Demokrat hari ini.

"Surat dukungan resmi yang setujui majelis tinggi dan DPP Demokrat diteken langsung oleh Pak SBY. Dukungan itu diberikan kepada calon Gubernur Riau pasangan Herman Abdullah-dengan Agus. Surat dukungan itu segera disosialisasikan ke seluruh DPC se-kabupaten dan kota se-Riau menjelang Pilgub putaran kedua ini," kata Jefry.

Jefry mengaku sikap DPD Demokrat Riau masih mengambang untuk menentukan pilihan kepada dua pasangan kandidat. Kandidat nomor urut 1 Herman-Agus dan nomor urut 2 Annas- Andy Rachaman dari jago Golkar.

"Dengan adanya keputusan itu, diminta seluruh jajaran pengurus serta kader Demokrat di Riau memberikan dukungan kepada Herman-Agus," imbuhnya.

Pada Pilgub putaran pertama September 2013 lalu, jago Demokrat Achmad yang menjabat Bupati Rokan Hulu kalah. Dari lima pasangan yang ada, yang berhak maju pada putaran kedua Herman-Agus yang diusung partai non parlemen dan Annas-Andy dari Golkar.

Putaran pertama, jago Golkar meraih suara terbanyak namun tidak sampai 30 persen. Selanjutnya disusul Herman Abdullah, mantan dua kali menjadi Walikota Pekanbaru.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(cha/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%