detikcom
Rabu, 20/11/2013 14:47 WIB

Minta dr Ayu Dibebaskan, Ratusan Dokter Demo di Kantor IDI Jakarta

Nur Khafifah - detikNews
Demo dokter (Foto: Nur Khafifah)
Jakarta - Ratusan dokter yang tergabung dalam berbagai aliansi menggelar aksi di depan kantor Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Aksi digelar sebagai ungkapan solidaritas atas dipidanakannya dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani atas tuduhan malpraktek di Manado.

Sebanyak 200 dokter berorasi di depan kantor IDI, Jalan Samratulangi, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mengenakan seragam dokter warna putih dan membentangkan spanduk berisi penolakan kriminalisasi dokter. 1 unit meja yang telah dilumuri obat luka cair diletakkan di depan massa.

"Kita mengingatkan dengan tegas kepada PB IDI agar segera memberikan tim hukumnya agar persoalan ini tidak menjadi kronis," ujar koordinator aksi, dokter Iqbal di depan kantor IDI, Jalan Samratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2013).

Iqbal mengancam pihaknya akan terus melakukan aksi jika dokter Ayu tidak dibebaskan. Sebab menurutnya penangkapan dokter Ayu merupakan bukti kriminalisasi dokter.

"Tadi kita sudah ketemu PB IDI. Katanya mereka sudah kirim tim hukumnya untuk mengadvokasi ini," ucapnya.

Ratusan dokter tersebut hari ini melakukan ijin kerja. Mereka mengancam akan mogok kerja jika kasus dokter Ayu tidak segera diselesaikan.

"Bayangkan kalau kita mogok kerja, siapa yang akan menangani pasien?" katanya.

Dokter Ayu diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung atas kasus malpraktek di Manado. Ia didakwa 10 bulan penjara.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kff/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%