detikcom
Senin, 18/11/2013 12:10 WIB

Soal Penyadapan, PM Australia: Semua Negara Mengumpulkan Informasi

Rita Uli Hutapea - detikNews
Halaman 1 dari 2
Dokumen rahasia intelijen Australia yang bocor (abc.net.au)
Canberra, - Informasi soal penyadapan terhadap Indonesia kembali muncul. Kali ini dilaporkan bahwa intelijen Australia juga menyadap percakapan telepon Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2009 lalu. Selain Presiden SBY, penyadapan juga dilakukan terhadap Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri senior Indonesia.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari pemerintah Australia mengenai penyadapan ini. Namun beberapa waktu lalu, surat kabar Jerman, Der Spiegel memberitakan bahwa kedutaan-kedutaan Australia di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, digunakan untuk menyadap percakapan telepon dan data.

Bahkan media Inggris, The Guardian menuliskan, badan intelijen elektronik Australia, atau yang juga disebut Direktorat Sandi Pertahanan, DSD bekerja sama dengan Badan Keamanan Nasional AS, NSA melakukan operasi pengintaian di Indonesia selama KTT perubahan iklim PBB di Bali pada 2007 lalu.

Usai pertemuan dengan Wapres RI Boediono pekan lalu, Perdana Menteri (PM) Tony Abbott sempat angkat bicara mengenai operasi pengintaian tersebut.

"Semua negara, semua pemerintahan mengumpulkan informasi. Itu tidak mengejutkan. Tidak mengagetkan," kata Abbott seperti dilansir The Guardian, Senin (18/11/2013).

"Kami menggunakan informasi yang kami kumpulkan itu untuk kebaikan, termasuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan Indonesia," tandasnya. Dikatakan Abbott, dalam pertemuan dengan Boediono tersebut, dirinya menawarkan untuk meningkatkan level pertukaran informasi kedua negara.

"Karena saya ingin rakyat Indonesia mengetahui bahwa semua, semua yang kami lakukan adalah untuk membantu Indonesia serta membantu Australia. Indonesia adalah negara yang sangat saya hormati," tutur pemimpin baru negeri Kangguru itu.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ita/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%