detikcom
Jumat, 15/11/2013 20:28 WIB

Kepala BKD Siak Riau Bantah Sebagai Aktor Video Mesum

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Saat dilakukan pemeriksaan internal, Kepala BKD Siak, Riau, inisial PR (50) membantah jika dirinya pemeran dalam video mesum tersebut. Walau membantah dirinya tetap dicopot dari jabatannya.

Hal itu disampaikan, Kabag Humas Pemkab Siak, Zulfikri terkait hasil pemeriksaan Inspekrorat Siak terkait video mesum tersebut kepada detikcom, Jumat (15/11/2013).

Zulfikri menjelaskan, bahwa tadi siang Bupati Siak Syamsuar bersama Inspektorat melakukan pemeriksaan internal kepada Kepala BKD. Bupati Siak juga turut menonton video tersebut guna memastikan apakah aktor pria itu adalah pejabatnya.

"Kepada tim pemeriksa, yang bersangkutan tidak mengakui jika pria dalam video itu adalah dirinya. Dia tetap membantah soal video tersebut," kata Zulfikri.

Sekalipun membantah, lanjut Zulfikri, Bupati Siak tetap mencopot jabatannya.

"Soal bantahan tersebut kan itu menjadi hak dia. Namun Bupati sudah mengeluarkan SK pemberhatian jabatannya," kata Zulfikri.

Video mesum berdurasi 1 menit 48 detik itu beredar dari ponsel ke ponsel. Diperkirakan adegan layaknya suami istri itu dilakukan di kantor. Meski direkam dari jarak sekitar 3-4 meter, wajah aktor terlihat jelas. Sedangkan, si aktris yang berkulit putih bersih tidak begitu jelas. Wajahnya tertutup rambut.

Hingga saat ini belum diketahui identitas wanita berambut ikal sebahu dalam rekaman tersebut. Beredar informasi ia adalah sekretaris sang pejabat.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(gah/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%