detikcom
Jumat, 15/11/2013 20:28 WIB

Kepala BKD Siak Riau Bantah Sebagai Aktor Video Mesum

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Saat dilakukan pemeriksaan internal, Kepala BKD Siak, Riau, inisial PR (50) membantah jika dirinya pemeran dalam video mesum tersebut. Walau membantah dirinya tetap dicopot dari jabatannya.

Hal itu disampaikan, Kabag Humas Pemkab Siak, Zulfikri terkait hasil pemeriksaan Inspekrorat Siak terkait video mesum tersebut kepada detikcom, Jumat (15/11/2013).

Zulfikri menjelaskan, bahwa tadi siang Bupati Siak Syamsuar bersama Inspektorat melakukan pemeriksaan internal kepada Kepala BKD. Bupati Siak juga turut menonton video tersebut guna memastikan apakah aktor pria itu adalah pejabatnya.

"Kepada tim pemeriksa, yang bersangkutan tidak mengakui jika pria dalam video itu adalah dirinya. Dia tetap membantah soal video tersebut," kata Zulfikri.

Sekalipun membantah, lanjut Zulfikri, Bupati Siak tetap mencopot jabatannya.

"Soal bantahan tersebut kan itu menjadi hak dia. Namun Bupati sudah mengeluarkan SK pemberhatian jabatannya," kata Zulfikri.

Video mesum berdurasi 1 menit 48 detik itu beredar dari ponsel ke ponsel. Diperkirakan adegan layaknya suami istri itu dilakukan di kantor. Meski direkam dari jarak sekitar 3-4 meter, wajah aktor terlihat jelas. Sedangkan, si aktris yang berkulit putih bersih tidak begitu jelas. Wajahnya tertutup rambut.

Hingga saat ini belum diketahui identitas wanita berambut ikal sebahu dalam rekaman tersebut. Beredar informasi ia adalah sekretaris sang pejabat.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(gah/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%