detikcom
Jumat, 15/11/2013 12:29 WIB

Perjanjian Batu Tulis Gerindra-PDIP Juga Berlaku Untuk 2014?

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Perjanjian dengan PDIP di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat pada 2009 lalu terungkit kembali saat Gerindra menanggapi pernyataan pedas Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning. Beredar rumor, perjanjian itu memuat kontrak politik kedua partai hingga Pilpres 2014.

Pada Pilpres 2009, perundingan di Batu Tulis menetapkan Megawati dan Prabowo Subianto menjadi pasangan Capres dan Cawapres. Namun benarkah di perjanjian itu juga telah ditetapkan jika PDIP dan Gerindra akan mendukung Prabowo sebagai Capres 2014?

"Saya tidak mau berkata menjawab itu, saya menjawab dengan anggukan kepala saja," kata anggota Dewan Pembina Martin Hutabarat sambil tersenyum dan mengangguk di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Martin lebih memilih hati-hati dalam membicarakan kontrak politik itu. Ini lantaran Gerindra ingin hubungan koalisi dengan PDIP tetap harmonis.

Hingga saat ini suara dukungan pencapresan terhadap Joko Widodo kencang terdengar. Jika benar ada kontrak politik mendukung pencapresan Gerindra, lalu bagaimana jika PDIP mencapreskan Jokowi?

"Jokowi ini sahabat saya. Bagi Gerindra sudah diputuskan, Prabowo menjadi capres yang akan datang," kata Martin.

Namun Martin yang juga ikut berunding di Batu Tulis pada 15 Mei 2009 itu percaya, bakal ada titik temu dan jalan terang untuk menjawab soal pencapresan di 2014 nanti.

"Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan kalau keduanya berjalan bersama. Bahkan kita menentukan capres-cawapres tahun 2009 pada menit-menit terakhir, jam 22.00 WIB malam di Istana Batu Tulis. Tidak akan ada yang tidak bisa selama semua berjalan seiring," tutur Martin.

Martin menjelaskan penentuan capres dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor popularitas, elektabilitas, dan kapabilitas. "Dan faktor finansial," imbuh Martin.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dnu/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%