Detik.com News
Detik.com

Selasa, 12/11/2013 22:51 WIB

Setelah 2 Kasus Korupsi, Pasal Pencucian Uang Menunggu Wawan

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Setelah 2 Kasus Korupsi, Pasal Pencucian Uang Menunggu Wawan
Jakarta - Adik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chairi Wardhana alias Wawan kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Alkes Tangerang Selatan. Wawan kini juga terancam akan dikenai pasal pencucian uang.

"Kita lihat nanti perkembangan pemeriksaannya dan berbagai fakta yang didapat dari proses penyidikan untuk menetapkan TPPU ke TCW," ujar wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto saat dihubungi, Selasa (12/11/2013).

Seperti diketahui, untuk mengenakan pasal pencucian uang, seseorang sudah harus terjerat tindak pidana pokok terlebih dahulu. Kini Wawan telah terjerat dalam dua kasus sekaligus, yakni kasus suap pengurusan Pilkada Lebak dan kasus korupsi pengadaan Alkes Tangerang Selatan.

Untuk kasus korupsi pengadaan Alkes Tangsel, Wawan disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Dia terancam hukuman 20 tahun penjara.

Jika dikenai pasal pencucian uang, harta Wawan yang melimpah terancam akan disita KPK. Harta Wawan sendiri ditaksir lebih dari Rp 111 miliar.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kha/fjr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%