detikcom
Senin, 11/11/2013 23:06 WIB

Video Mesum PNS dan Guru Agama Gegerkan Bone

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar - Sebuah file video mesum berdurasi 2 menit 9 detik yang diperankan pria dan wanita beredar luas dan membuat geger masyarakat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. 'Aktor' dan 'Aktris' dalam video tersebut diduga merupakan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat bersama seorang guru agama.

Dari informasi yang didapatkan detikcom, video tersebut melibatkan seorang pria berinisial YS (34 tahun), yang berprofesi sebagai PNS di jajaran Dinas PU Kab. Bone. Sementara sang perempuan diketahui berinisial FA, yang berprofesi sebagai Guru Agama di SD Pattiro Sompe, Kec. Sibulue Kab. Bone.

Video yang mulai beredar sepekan terakhir ini dengan mudah dikenali oleh warga Bone, karena sang bintang pria ini yang direkam dengan kamera ponsel ini diketahui berkantor di kota Watampone dan bermukim di Desa Ureng, Kec. Palakka, Kab. Bone.

Dalam video tersebut keduanya beradegan layaknya pasangan suami-istri yang sengaja direkam oleh pemeran prianya. Dari informasi yang diperoleh detikcom, YS masih berstatus suami dari NA, warga Palakka.

"Peredaran video ini mencerminkan kebobrokan moral kedua abdi negara yang ada dalam video tersebut, sebagai orangtua saya khawatir pada anak-anak saya dan anak lain seusianya, karena video ini dengan mudah menyebar di ponsel mereka, ini harus cepat dicari solusinya," pungkas Andi Mappareppa, warga Kec. Awangpone, Bone, yang dihubungi detikcom,senin (11/11).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mna/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%