detikcom
Senin, 11/11/2013 23:06 WIB

Video Mesum PNS dan Guru Agama Gegerkan Bone

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar - Sebuah file video mesum berdurasi 2 menit 9 detik yang diperankan pria dan wanita beredar luas dan membuat geger masyarakat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. 'Aktor' dan 'Aktris' dalam video tersebut diduga merupakan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat bersama seorang guru agama.

Dari informasi yang didapatkan detikcom, video tersebut melibatkan seorang pria berinisial YS (34 tahun), yang berprofesi sebagai PNS di jajaran Dinas PU Kab. Bone. Sementara sang perempuan diketahui berinisial FA, yang berprofesi sebagai Guru Agama di SD Pattiro Sompe, Kec. Sibulue Kab. Bone.

Video yang mulai beredar sepekan terakhir ini dengan mudah dikenali oleh warga Bone, karena sang bintang pria ini yang direkam dengan kamera ponsel ini diketahui berkantor di kota Watampone dan bermukim di Desa Ureng, Kec. Palakka, Kab. Bone.

Dalam video tersebut keduanya beradegan layaknya pasangan suami-istri yang sengaja direkam oleh pemeran prianya. Dari informasi yang diperoleh detikcom, YS masih berstatus suami dari NA, warga Palakka.

"Peredaran video ini mencerminkan kebobrokan moral kedua abdi negara yang ada dalam video tersebut, sebagai orangtua saya khawatir pada anak-anak saya dan anak lain seusianya, karena video ini dengan mudah menyebar di ponsel mereka, ini harus cepat dicari solusinya," pungkas Andi Mappareppa, warga Kec. Awangpone, Bone, yang dihubungi detikcom,senin (11/11).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mna/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%