Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 02/11/2013 13:49 WIB

Reaksi 6 Pejabat Indonesia atas Penyadapan AS dan Australia

Nograhany Widhi K - detikNews
Index Artikel Ini  Klik "Next" untuk membaca artikel selanjutnya « Prev 2 dari 7 Next »
Reaksi 6 Pejabat Indonesia atas Penyadapan AS dan Australia - 2 (Foto: dok detikcom)
1. Lemsaneg

Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Mayjen TNI Djoko Setiadi mengatakan, ada persandian untuk menjaga dan mengamankan semua data informasi rahasia negara. Namun saat ini, baru 60 persen instansi pemerintah Indonesia yang tercover jaringan sandi negara. Sebagian besar masih berada di pulau Jawa.

"Kalau masalah disadap, pada masa sekarang ini, tidak ada satupun alat yang tidak bisa disadap. Seluruh peralatan yang menggunakan gelombang elektromagnetik pasti bisa disadap. Di sinilah fungsi adanya sandi kita enkripsi. Silakan disadap, tapi mereka tidak bisa membacanya," kata Djoko Setiadi pada Raker Persandian Nasional di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu (30/10/2013).

Enkripsi merupakan proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Data yang dienkripsi kemudian diproses lagi agar lebih aman, sehingga terdapat pengamanan ganda. Dengan cara itu, Lemsaneg memastikan tidak ada kebocoran sandi negara sampai detik ini.

Penguatan pengamanan dokumen dengan sandi akan terus ditingkatkan. Lemsaneg sedang berusaha meningkatkan pengamanan lewat teknologi kunci dan algoritma.

"Semua ancaman bahaya bisa datang dari dalam dan luar. Seperti ancaman kejahatan dunia cyber. Instansi-intansi pemerintah yang telah tercover sandi negara, akan aman dari serangan-serangan tersebut," katanya.

Next page :
2. BIN


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%