Detik.com News
Detik.com
Selasa, 29/10/2013 16:27 WIB

Kasus Akil Mochtar

KPK Geledah Rumah Walikota Palembang, Ada Aroma Tak Sedap Saat Sidang di MK?

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 3
KPK Geledah Rumah Walikota Palembang, Ada Aroma Tak Sedap Saat Sidang di MK?
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dan kantor wali kota Palembang Romi Herton. Diduga, penggeledahan ini terkait kasus baru Akil Mochtar. Apakah ada yang janggal saat sengketa di MK?

Kasus ini bergulir di MK pada bulan Mei 2013 lalu. Akil kala itu sudah jadi ketua dan memimpin sidang panel.

Yang menjadi pelapor dalam sengketa ini adalah pasangan Romi Herton dan Harno Joyo. Mereka menggugat KPU dan pasangan pemenang yang ditetapkan KPU, Sarimuda dan Nelly Rasdiana. Kala itu, pasangan Sarimuda-Nelly menang dengan selisih 8 suara dari Romi-Harno.

Nah, ketika dibawa ke MK, keputusan KPU pun berubah. Pasangan Romi-Harno berbalik jadi pemenang atas Sarimuda-Nelly dengan selisih 23 suara. Akil yang memutuskan perkara tersebut.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ucap Akil kala itu.

Hasil ini didapat setelah MK melakukan pemeriksaan dan penghitungan terhadap lima kotak suara dari empat kelurahan. Lima kotak suara yang diperiksa oleh MK ialah TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, TPS 5 Kelurahan Talang Semut, TPS 20 Kelurahan Talang Aman, serta TPS 3 dan TPS 13 Kelurahan Suka Jaya.

Dengan demikian, MK menyatakan, pasangan Romi-Harno jadi pemenang dengan 316.919 suara. Sedangkan Sarimuda-Nelly mendapat 316.896 suara. Berbeda dengan keputusan KPU sebelumnya, yakni Romi-Harno mendapat 316.915 suara, Sarimuda-Nelly 316.923 suara.Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%