Selasa, 29/10/2013 16:27 WIB

Kasus Akil Mochtar

KPK Geledah Rumah Walikota Palembang, Ada Aroma Tak Sedap Saat Sidang di MK?

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dan kantor wali kota Palembang Romi Herton. Diduga, penggeledahan ini terkait kasus baru Akil Mochtar. Apakah ada yang janggal saat sengketa di MK?

Kasus ini bergulir di MK pada bulan Mei 2013 lalu. Akil kala itu sudah jadi ketua dan memimpin sidang panel.

Yang menjadi pelapor dalam sengketa ini adalah pasangan Romi Herton dan Harno Joyo. Mereka menggugat KPU dan pasangan pemenang yang ditetapkan KPU, Sarimuda dan Nelly Rasdiana. Kala itu, pasangan Sarimuda-Nelly menang dengan selisih 8 suara dari Romi-Harno.

Nah, ketika dibawa ke MK, keputusan KPU pun berubah. Pasangan Romi-Harno berbalik jadi pemenang atas Sarimuda-Nelly dengan selisih 23 suara. Akil yang memutuskan perkara tersebut.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ucap Akil kala itu.

Hasil ini didapat setelah MK melakukan pemeriksaan dan penghitungan terhadap lima kotak suara dari empat kelurahan. Lima kotak suara yang diperiksa oleh MK ialah TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, TPS 5 Kelurahan Talang Semut, TPS 20 Kelurahan Talang Aman, serta TPS 3 dan TPS 13 Kelurahan Suka Jaya.

Dengan demikian, MK menyatakan, pasangan Romi-Harno jadi pemenang dengan 316.919 suara. Sedangkan Sarimuda-Nelly mendapat 316.896 suara. Berbeda dengan keputusan KPU sebelumnya, yakni Romi-Harno mendapat 316.915 suara, Sarimuda-Nelly 316.923 suara.Next

Halaman 1 2 3

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%