Selasa, 29/10/2013 16:27 WIB

Kasus Akil Mochtar

KPK Geledah Rumah Walikota Palembang, Ada Aroma Tak Sedap Saat Sidang di MK?

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dan kantor wali kota Palembang Romi Herton. Diduga, penggeledahan ini terkait kasus baru Akil Mochtar. Apakah ada yang janggal saat sengketa di MK?

Kasus ini bergulir di MK pada bulan Mei 2013 lalu. Akil kala itu sudah jadi ketua dan memimpin sidang panel.

Yang menjadi pelapor dalam sengketa ini adalah pasangan Romi Herton dan Harno Joyo. Mereka menggugat KPU dan pasangan pemenang yang ditetapkan KPU, Sarimuda dan Nelly Rasdiana. Kala itu, pasangan Sarimuda-Nelly menang dengan selisih 8 suara dari Romi-Harno.

Nah, ketika dibawa ke MK, keputusan KPU pun berubah. Pasangan Romi-Harno berbalik jadi pemenang atas Sarimuda-Nelly dengan selisih 23 suara. Akil yang memutuskan perkara tersebut.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ucap Akil kala itu.

Hasil ini didapat setelah MK melakukan pemeriksaan dan penghitungan terhadap lima kotak suara dari empat kelurahan. Lima kotak suara yang diperiksa oleh MK ialah TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, TPS 5 Kelurahan Talang Semut, TPS 20 Kelurahan Talang Aman, serta TPS 3 dan TPS 13 Kelurahan Suka Jaya.

Dengan demikian, MK menyatakan, pasangan Romi-Harno jadi pemenang dengan 316.919 suara. Sedangkan Sarimuda-Nelly mendapat 316.896 suara. Berbeda dengan keputusan KPU sebelumnya, yakni Romi-Harno mendapat 316.915 suara, Sarimuda-Nelly 316.923 suara.Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%