Detik.com News
Detik.com

Jumat, 25/10/2013 14:10 WIB

Antisipasi Demo Buruh 28 Oktober, Pemerintah Gelar Koordinasi Pengamanan

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Pemerintah menggelar koordinasi mengantisipasi rencana buruh yang akan menggelar demo besar-besaran pada 28 Oktober mendatang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Tindakan pengamanan akan dilakukan di sejumlah lokasi yang menjadi titik demo dan tempat-tempat umum.

"Yang harus kita antisipasi adalah keinginan mogok berubah menjadi aksi unjuk rasa perjalanan ke tempat lain sehingga mengganggu lalu lintas," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Djoko mengingatkan kepada para demonstran agar tidak bertindak anarki seperti melakukan sweeping dan memaksa semua pekerja untuk mogok. "Undang-undang tidak memperbolehkan unjuk rasa dengan pemaksaan. Kita akan antisipasi," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan sanksi bagi demonstran yang merusak dan memblokir fasilitas umum sehingga kepentingan masyarakat terganggu. Menurutnya, saat ini aparat keamanan sudah memiliki pola operasi yang baik dalam mengatasi aksi unjuk rasa.

"Akan tetapi pergerakan massa yang begitu besar patut diwaspadai akan menimbulkan ekses," katanya.

Oleh karenanya, ia juga meminta kepada para ketua serikat buruh untuk mengkoordinir anggotanya. Sehingga aksi demonstrasi nanti akan berjalan dengan tertib.

"Ketua konfederasi, koordinator lapangan harus bertanggung jawab dalam hal ini," ucap Djoko.

Dalam jumpa pers tersebut Djoko didampingi Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin, Kepala BIN Marciano Norman, KSAD Jenderal Budiman serta Kabaharkam Mabes Polri Irjen Badarudin.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(kff/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%