detikcom
Jumat, 25/10/2013 14:10 WIB

Antisipasi Demo Buruh 28 Oktober, Pemerintah Gelar Koordinasi Pengamanan

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Pemerintah menggelar koordinasi mengantisipasi rencana buruh yang akan menggelar demo besar-besaran pada 28 Oktober mendatang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Tindakan pengamanan akan dilakukan di sejumlah lokasi yang menjadi titik demo dan tempat-tempat umum.

"Yang harus kita antisipasi adalah keinginan mogok berubah menjadi aksi unjuk rasa perjalanan ke tempat lain sehingga mengganggu lalu lintas," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Djoko mengingatkan kepada para demonstran agar tidak bertindak anarki seperti melakukan sweeping dan memaksa semua pekerja untuk mogok. "Undang-undang tidak memperbolehkan unjuk rasa dengan pemaksaan. Kita akan antisipasi," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan sanksi bagi demonstran yang merusak dan memblokir fasilitas umum sehingga kepentingan masyarakat terganggu. Menurutnya, saat ini aparat keamanan sudah memiliki pola operasi yang baik dalam mengatasi aksi unjuk rasa.

"Akan tetapi pergerakan massa yang begitu besar patut diwaspadai akan menimbulkan ekses," katanya.

Oleh karenanya, ia juga meminta kepada para ketua serikat buruh untuk mengkoordinir anggotanya. Sehingga aksi demonstrasi nanti akan berjalan dengan tertib.

"Ketua konfederasi, koordinator lapangan harus bertanggung jawab dalam hal ini," ucap Djoko.

Dalam jumpa pers tersebut Djoko didampingi Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin, Kepala BIN Marciano Norman, KSAD Jenderal Budiman serta Kabaharkam Mabes Polri Irjen Badarudin.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kff/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%