detikcom
Jumat, 25/10/2013 14:10 WIB

Antisipasi Demo Buruh 28 Oktober, Pemerintah Gelar Koordinasi Pengamanan

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Pemerintah menggelar koordinasi mengantisipasi rencana buruh yang akan menggelar demo besar-besaran pada 28 Oktober mendatang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Tindakan pengamanan akan dilakukan di sejumlah lokasi yang menjadi titik demo dan tempat-tempat umum.

"Yang harus kita antisipasi adalah keinginan mogok berubah menjadi aksi unjuk rasa perjalanan ke tempat lain sehingga mengganggu lalu lintas," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Djoko mengingatkan kepada para demonstran agar tidak bertindak anarki seperti melakukan sweeping dan memaksa semua pekerja untuk mogok. "Undang-undang tidak memperbolehkan unjuk rasa dengan pemaksaan. Kita akan antisipasi," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan sanksi bagi demonstran yang merusak dan memblokir fasilitas umum sehingga kepentingan masyarakat terganggu. Menurutnya, saat ini aparat keamanan sudah memiliki pola operasi yang baik dalam mengatasi aksi unjuk rasa.

"Akan tetapi pergerakan massa yang begitu besar patut diwaspadai akan menimbulkan ekses," katanya.

Oleh karenanya, ia juga meminta kepada para ketua serikat buruh untuk mengkoordinir anggotanya. Sehingga aksi demonstrasi nanti akan berjalan dengan tertib.

"Ketua konfederasi, koordinator lapangan harus bertanggung jawab dalam hal ini," ucap Djoko.

Dalam jumpa pers tersebut Djoko didampingi Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin, Kepala BIN Marciano Norman, KSAD Jenderal Budiman serta Kabaharkam Mabes Polri Irjen Badarudin.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(kff/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%