detikcom
Jumat, 25/10/2013 14:10 WIB

Antisipasi Demo Buruh 28 Oktober, Pemerintah Gelar Koordinasi Pengamanan

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Pemerintah menggelar koordinasi mengantisipasi rencana buruh yang akan menggelar demo besar-besaran pada 28 Oktober mendatang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Tindakan pengamanan akan dilakukan di sejumlah lokasi yang menjadi titik demo dan tempat-tempat umum.

"Yang harus kita antisipasi adalah keinginan mogok berubah menjadi aksi unjuk rasa perjalanan ke tempat lain sehingga mengganggu lalu lintas," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Djoko mengingatkan kepada para demonstran agar tidak bertindak anarki seperti melakukan sweeping dan memaksa semua pekerja untuk mogok. "Undang-undang tidak memperbolehkan unjuk rasa dengan pemaksaan. Kita akan antisipasi," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan sanksi bagi demonstran yang merusak dan memblokir fasilitas umum sehingga kepentingan masyarakat terganggu. Menurutnya, saat ini aparat keamanan sudah memiliki pola operasi yang baik dalam mengatasi aksi unjuk rasa.

"Akan tetapi pergerakan massa yang begitu besar patut diwaspadai akan menimbulkan ekses," katanya.

Oleh karenanya, ia juga meminta kepada para ketua serikat buruh untuk mengkoordinir anggotanya. Sehingga aksi demonstrasi nanti akan berjalan dengan tertib.

"Ketua konfederasi, koordinator lapangan harus bertanggung jawab dalam hal ini," ucap Djoko.

Dalam jumpa pers tersebut Djoko didampingi Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin, Kepala BIN Marciano Norman, KSAD Jenderal Budiman serta Kabaharkam Mabes Polri Irjen Badarudin.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(kff/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%