detikcom
Jumat, 25/10/2013 13:59 WIB

Jokowi Berangus Topeng Monyet

Penyiksaan Topeng Monyet, dari Dipukuli hingga Digantung

Idham Khalid,Hardani Triyoga - detikNews
Halaman 1 dari 3
Salah seekor monyet yang terjaring razia, Selasa (22/10/2013). (Fotografer - Grandyos Zafna)
Jakarta - Razia topeng monyet kembali dilakukan di ibu kota. Dalam beberapa hari razia, sedikitnya 16 ekor monyet bersama pawangnya digaruk tim gabungan yang terdiri di antaranya dari Satpol Pamong Praja dan Dinas Sosial.

Tak cuma menginstruksikan razia kepada jajarannya, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) juga aktif turun ke lapangan memantau hasil razia.

Kebijakan Jokowi yang menertibkan topeng monyet direspons positif oleh Jakarta Animal Aid Network (JANN). Manajer Program Penyelamatan Hewan Domestik dari JANN, Karin Franken, mengungkapkan 30 persen dari 40 ekor monyet ekor panjang yang dirawat pihaknya positif terkena TBC dan hepatitis.

Namun, sekarang sudah pulih dan direhabilitasi di pusat penyelamatan satwa Cikananga, Sukabumi. Sebagian hewan yang diambil pada akhir 2011 dari beberapa pelaku sirkus topeng monyet itu terkena penyakit karena kotornya kandang.



Pemberian makan yang asal-asalan juga membuat monyet ini penuh cacing parasit. “Bahaya kalau menular ke manusia. Monyet kalau sudah terkena agak sulit disembuhkan. Beda dengan manusia yang masih bisa meski pengobatannya lama,” kata Karin saat ditemui detikcom di kantornya, Kamis (24/10).

Berdasarkan penelusuran JANN, menurut Karin, monyet untuk atraksi topeng monyet biasanya berusia muda sekitar delapan atau sembilan bulan. Jantan atau betina bisa digunakan asalkan masih muda. Monyet muda ini dilatih dengan cara disiksa oleh pemilik dalam waktu yang lama. Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(brn/brn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%