Jumat, 25/10/2013 13:09 WIB

Kasus Kredit Fiktif BSM Bogor Dilimpahkan ke Kejaksaan Agung

Mulya Nurbilkis - detikNews
Mobil mewah yang disita dalam kasus kredit fiktif BSM.
Jakarta - Polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kredit fiktif di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Bogor dan melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung. Untuk selanjutnya, Kejagung akan menunjuk jaksa penuntut umum dalam kasus ini.

"SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) sudah dikirimkan, Kejagung akan segera putuskan jaksa P16 (Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana, red)," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipid Eksus) Bareskrim Polri Brigjen Arif Sulistyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2013).

Kasus ini menyeret 3 pejabat BSM cabang Bogor yakni Kepala Cabang Utama BSM Bogor M Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Haerulli Hermawan, dan Account Officer BSM Bogor John Lopulisa. Sementara seorang lagi, Iyan Permana adalah yang mengajukan permohonan dana kredit rumah 197 debitur. Namun ternyata 113 diantaranya adalah debitur fiktif rekaan Iyan.

Akibat kredit fiktif ini, BSM menggelontorkan dana sejumlah Rp 102 miliar pada tahun 2012. Kasus ini terbongkar karena audit dari BSM pusat yang menilai adanya kejanggalan atas pengucuran dana ini. Setelah melakukan pengecekan di lapangan dan dikroscek dengan dokumen yang diajukan Iyan, diketahui jika seluruh dokumen tersebut palsu.

"KTP dan surat tanah. Semua dokumen-dokumennya fiktif," kata Arief.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bil/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%