Detik.com News
Detik.com
Jumat, 25/10/2013 13:09 WIB

Kasus Kredit Fiktif BSM Bogor Dilimpahkan ke Kejaksaan Agung

Mulya Nurbilkis - detikNews
Kasus Kredit Fiktif BSM Bogor Dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Mobil mewah yang disita dalam kasus kredit fiktif BSM.
Jakarta - Polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kredit fiktif di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Bogor dan melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung. Untuk selanjutnya, Kejagung akan menunjuk jaksa penuntut umum dalam kasus ini.

"SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) sudah dikirimkan, Kejagung akan segera putuskan jaksa P16 (Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana, red)," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipid Eksus) Bareskrim Polri Brigjen Arif Sulistyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2013).

Kasus ini menyeret 3 pejabat BSM cabang Bogor yakni Kepala Cabang Utama BSM Bogor M Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Haerulli Hermawan, dan Account Officer BSM Bogor John Lopulisa. Sementara seorang lagi, Iyan Permana adalah yang mengajukan permohonan dana kredit rumah 197 debitur. Namun ternyata 113 diantaranya adalah debitur fiktif rekaan Iyan.

Akibat kredit fiktif ini, BSM menggelontorkan dana sejumlah Rp 102 miliar pada tahun 2012. Kasus ini terbongkar karena audit dari BSM pusat yang menilai adanya kejanggalan atas pengucuran dana ini. Setelah melakukan pengecekan di lapangan dan dikroscek dengan dokumen yang diajukan Iyan, diketahui jika seluruh dokumen tersebut palsu.

"KTP dan surat tanah. Semua dokumen-dokumennya fiktif," kata Arief.

(bil/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%