Rabu, 23/10/2013 01:31 WIB

Dinas Sosial DKI Klaim Telah Bina 3.025 Anak Jalanan

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan (anjal) di Jakarta. Saat ini Dinas Sosial DKI Jakarta sudah membina sebanyak 3.025 anjal atau 45,6% dari total 6.631 anjal di Jakarta.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Kian Kelana mengatakan, jumlah penanganan anjal di Jakarta semakin meningkat. Pihaknya melakukan pembinaan terhadap anjal di Jakarta dengan cara menyediakan rumah singgah yang tersebar di lima wilayah DKI.

"DKI Jakarta sudah mempunyai rumah singgah untuk anjal. Rumah singgah tersebut berfungsi memberikan bekal keterampilan kepada anak jalanan. Sehingga nantinya anak jalanan bisa hidup mandiri tanpa bergantung dengan orang lain," ujar Kian saat berbincang dengan wartawan, Selasa (22/10/2013).

Penanganan anjal tersebut melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Rumah singgah yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta ada sebanyak 26 rumah. Yaitu, lima rumah singgah di Jakarta Pusat, lima rumah singgah di Jakarta Utara, empat rumah singgah di Jakarta Barat, empat rumah singgah di Jakarta Selatan dan delapan rumah singgah di Jakarta Timur.

"Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kami melibatkan rumah singgah satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos) untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada anjal dan keluarganya," kata Kian.

Kian pun berharap, bagi anjal yang sudah mendapat pembinaan segera bisa hidup mandiri, sehingga dana bantuan PKSA bisa diberikan kepada anjal yang belum tertangani program tersebut.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(jor/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%
MustRead close