Rabu, 23/10/2013 01:31 WIB

Dinas Sosial DKI Klaim Telah Bina 3.025 Anak Jalanan

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan (anjal) di Jakarta. Saat ini Dinas Sosial DKI Jakarta sudah membina sebanyak 3.025 anjal atau 45,6% dari total 6.631 anjal di Jakarta.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Kian Kelana mengatakan, jumlah penanganan anjal di Jakarta semakin meningkat. Pihaknya melakukan pembinaan terhadap anjal di Jakarta dengan cara menyediakan rumah singgah yang tersebar di lima wilayah DKI.

"DKI Jakarta sudah mempunyai rumah singgah untuk anjal. Rumah singgah tersebut berfungsi memberikan bekal keterampilan kepada anak jalanan. Sehingga nantinya anak jalanan bisa hidup mandiri tanpa bergantung dengan orang lain," ujar Kian saat berbincang dengan wartawan, Selasa (22/10/2013).

Penanganan anjal tersebut melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Rumah singgah yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta ada sebanyak 26 rumah. Yaitu, lima rumah singgah di Jakarta Pusat, lima rumah singgah di Jakarta Utara, empat rumah singgah di Jakarta Barat, empat rumah singgah di Jakarta Selatan dan delapan rumah singgah di Jakarta Timur.

"Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kami melibatkan rumah singgah satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos) untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada anjal dan keluarganya," kata Kian.

Kian pun berharap, bagi anjal yang sudah mendapat pembinaan segera bisa hidup mandiri, sehingga dana bantuan PKSA bisa diberikan kepada anjal yang belum tertangani program tersebut.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(jor/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%