Detik.com News
Detik.com
Minggu, 20/10/2013 12:56 WIB

4 Fakta Kasus Siswi SMP yang Dipaksa 5 Rekannya Beradegan Seks di Kelas

Nala Edwin - detikNews
Index Artikel Ini  Klik "Next" untuk membaca artikel selanjutnya « Prev 5 dari 5 Berita Lainnya »
4 Fakta Kasus Siswi SMP yang Dipaksa 5 Rekannya Beradegan Seks di Kelas - 5 Ilustrasi (Foto: Thinkstock)
Korban Pelecehan Seksual Memilih untuk Pindah Sekolah

Dua orang korban pelecehan seksual di SMP yang ada di Jakarta Pusat memilih untuk pidah sekolah. Video pelecehan sisi kelas IX dan siswa kelas VIII ini beredar di kalangan siswa di sekolah tersebut.

"Yang perempuan kelihatannya akan pindah sekolah. Nampaknya yang bersangkutan penuh kesadaran dan pertimbangan untuk sekolah di tempat lain," kata Kasie Manajemen SMP-SMA Disdik DKI Jakarta, Tadjuddin Nur dalam jumpa pers di SMP tersebut, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2013).

Sementara itu, siswa SMP kelas VIII yang ikut menjadi korban pelecehan tersebut juga memilih untuk pindah dari sekolah tersebut. "Bahwa anak yang melakukan ini yang laki-laki kelas VIII sudah minta dengan kesadaran sendiri untuk pindah sekolah. Kelihatannya akan pindah di salah satu pesantren," katanya.

Kasus pelecehan seksual di ruang kelas salah satu SMP di Jakarta Pusat masih terus diselidiki. Pihak sekolah mengakui video adegan pelecehan seksual itu telah beredar di handphone milik para siswa.

"Video itu telah tersebar di HP anak-anak yang lain," ujar Kepala Sekolah SMP tempat pelecehan itu terjadi di Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2013).

(nal/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%