detikcom
Kamis, 17/10/2013 23:36 WIB

Rumah Hany Dibobol Perampok, Honda Jazz Dibawa Kabur

Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta - Kawanan perampok kembali beraksi di rumah yang ditinggal pemiliknya, Hany (56) di Jalan Buni 15 RT 8/2, Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat. Kawanan perampok berhasil menggasak perhiasan, uang serta sebuah mobil milik korban.

Kanit Reskrim Polsek Palmerah, AKP Sigit mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (17/10/2013) sekitar pukul 11.00 WIB. "Pada waktu kejadian, rumah milik Hany ini sedang tidak berpenghuni atau kosong," kata Sigit kepada wartawan, Kamis (17/10/2013).

Sigit mengatakan, diduga dalam melakukan aksinya para kawanan perampok yang tidak diketahui jumlahnya ini masuk ke dalam rumah dengan memotong gembok dengan las lalu mencongkel pintu rumah.

"Di dalam rumah pelaku mengambil 2 laptop dan berbagai perhiasan emas, serta uang Rp 1 juta. Tidak hanya itu pelaku juga membawa mobil Honda Jazz dengan nopol B 8062 EM warna hitam termasuk STNK mobil yang saat itu berada di dalam kamar," ujar Sigit.

Hingga kini kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kasus perampokan ini. Beberapa saksi mata di dekat lokasi juga masih menjalani pemeriksaan kepolisian dan polisi masih melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(spt/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%