detikcom

Kamis, 17/10/2013 20:30 WIB

Ini 3 Substansi Perpu Penyelamatan Mahkamah Konstitusi

Rivki - detikNews
Jakarta - Semangat aturan dalam Perpu penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah memperkuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan konstitusi tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berikut ini substansi dari produk hukum baru tersebut.

1. Penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi;

Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang makin baik, syarat hakim konstitusi, sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i ditambah, “tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi”.

2. Memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi;

Mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi disempurnakan sehingga memperkuat prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dan opini publik, yang tercantum pula dalam pasal 19 Undang-Undang MK. Untuk itu, sebelum ditetapkan oleh Presiden, pengajuan calon hakim konstitusi oleh MA, DPR dan/atau Presiden, terlebih dahulu dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Panel Ahli beranggotakan tujuh orang yang terdiri dari:
a. Satu orang diusulkan oleh MA;
b. Satu orang diusulkan oleh DPR;
c. Satu orang diusulkan oleh Presiden; dan
d. Empat orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum.

3. Perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi.

Perbaikan sistem pengawasan yang lebih efektif dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya permanen, dengan tetap menghormati independensi hakim konstitusi. Oleh karena itu, MKHK dibentuk bersama oleh Komisi Yudisial dan MK dengan susunan keanggotaan lima orang terdiri dari:
a. Satu orang mantan hakim konstitusi;
b. Satu orang praktisi hukum;
c. Dua orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan
d. Satu orang tokoh masyarakat.

Untuk mengelola dan membantu administrasi MKHK dibentuk sekretariatnya yang berkedudukan di Komisi Yudisial.





Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%