Detik.com News
Detik.com
Kamis, 17/10/2013 20:15 WIB

Ini Isi Lengkap Perpu Penyelamatan MK

Rivki - detikNews
Halaman 1 dari 5
Ini Isi Lengkap Perpu Penyelamatan MK
Yogyakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ini isi lengkapnya.

Pembacaan Perpu dilakukan oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto di Istana Yogyakarta, Kamis (17/10/2013). Berikut isi lengkapnya:

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

b. bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia, serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi, perlu dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Next

Halaman 1 2 3 4 5

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/mad)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%