Detik.com News
Detik.com
Kamis, 17/10/2013 13:59 WIB

Fit and Proper Test Calon Kapolri

Ini 12 Program Prioritas Sutarman Jika Menjadi Kapolri

Danu Damarjati - detikNews
Ini 12 Program Prioritas Sutarman Jika Menjadi Kapolri
Jakarta - Komjen Pol Sutarman menjalani uji kelayakan untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Timur Pradopo. Dirinya memaparkan 12 Program Prioritas untuk dijalankan jika menjadi Kapolri nanti.

Berikut adalah paparan program mantan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid itu di depan Anggota Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2013):

1. Pengamanan pemilu yang diwujudkan melalui pemantapan situasi kamtibmas yang kondusif dan menjamin netralitas anggota Polri.
2. Peningkatan pengungkapan kasus korupsi dan kasus prioritas secara terkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan.
3. Peningkatan penanggulangan terorisme serta pengembangan program deradikalisasi dan reedukasi yang terkoordinasi, terutama mengungkap kasus penembakan anggota Polri.
4. Penguatan integritas seluruh personel Polri dalam menjalankan Tupoksi, peran secara transparan dan akuntabel melalui pembangunan zona integritas pada sektor pelayanan publik, penegakan hukum, dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencegah praktik KKN.
5. Penguatan Harkamtibmas dengan early detection system dan early warning untuk menjangkau seluruh sendi kehidupan masyaeakar dengan mengedepankan fungsi intelijen dan penguatan program Babinkamtibmas: satu polisi satu desa. Serta mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas.
6. Meningkatkan pengungkapkan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat meliputi kejahatan konvensional, transnasional, dan kejahatan yang merugikan kekayaan negara.
7. Penguatan kerjasama kementerian/lmbaga, criminal justice systmn (kejaksaan, pengadilan, lapas) serta komponen masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif terutama diarahkan pada Pemilu 2014 dan penanganan konflik sosial.
8. Mengembangkan sistem pembinaan personel melalui rekruitmen dan pembinaan karier bebas KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), transparan, akuntabel, humanis, untuk menghasilkan pimpinan yang berintegritas di semua strata.
9. Meningkatkan profesionalisme yang meliputi diklat di bidang Harkamtibmas, penegakkan hukum, dan pelayanan masyarakat
10. Peningkatan akseptabilitas pelayanan publik kepada masyarakat yang didukung penguatan bidang kehumasan sebagai implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat.
11. Penguatan sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Polri yang bebas dari KKN.
12. Penguatan istitusi dalam rangka merealisasikan visi dan misi Polri pada Grandstra Polri 2005-2025, menyelesaikan rencana strategis 2000-2024, serta menyiapkan landasan rencana strategis 2015 2019 dan Grandstra tahap III (2015-2025) melalui percepatan program RBP, Quick Wins, dan Penguatan Perundang-undangan terkait Polri.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(dnu/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%