detikcom
Rabu, 16/10/2013 19:42 WIB

Hari ke-366 Jokowi

Jokowi 'Kejar Tayang' Sediakan Transportasi Umum yang Layak

Mulya Nurbilkis - detikNews
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku akan ngebut membangun sarana transportasi umum yang nyaman untuk warga Jakarta. Sebagai langkah awal adalah pembangunan MRT dan monorel yang bertujuan jangka panjang.

"Saya memang sedang ngejar tayang untuk transportasi ini. Monorel ini bisa menyelesaikan permasalahan trasnportasi di Jakarta. Sayangnya orang hanya melihat itu sebagai bagian terpisah dan parsial," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2013).

Dia mengajak masyarakat untuk melihat pembangunan monorel dan MRT yang dicanangkannya bulan ini sebagai solusi kemacetan Jakarta untuk jangka panjang. Warga luar Jakarta yang beraktivitas di ibukota pun akan terbantu jika semua moda transportasi sudah terintegrasi.

"Nanti itu (warga) diumpan dari Bekasi diputar lagi di dalam kota dengan MRT nanti dari situ dibawa lagi ke Tangerang. Jadi jangan berpikirg hanya ini saja. Ini bukan hanya untuk Jakarta tapi Jabotabek," lanjut mantan Walikota Solo ini.

Ia menilai warga Jakarta dan provinsi di sekitarnya akan sangat diuntungkan saat semua moda sudah terintegrasi. Monorail, transjakarta, KRL, MRT memang nantinya akan diintegrasikan untuk memudahkan mobilitas warga Jakarta. Perlahan, jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta tiap paginya akan berkurang.

"Nanti yang menjadi perantara di dalam kota ya dari bus-bus sedang," pungkasnya.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bil/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%